Sumbarkita — Wali Kota Pariaman, Yota Balad, bersama jajaran Pemerintah Kota Pariaman melakukan audiensi dengan Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta, Rabu (15/7/2026). Pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyampaikan usulan pembangunan Gedung Unit Layanan Disabilitas (ULD).
Yota Balad mengatakan, pertemuan tersebut difokuskan untuk menangani berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak penyandang disabilitas, sekaligus menyediakan fasilitas terapi yang dapat menunjang perkembangan mereka.
Ia menjelaskan, pembangunan Gedung Unit Layanan Disabilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkeadilan dan bebas dari diskriminasi. Langkah itu juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga perguruan tinggi.
“Besar anggaran yang diajukan pada proposal ini sebesar Rp9.370.877.000 yang terdiri dari gedung utama ULD, aula dan ruang serbaguna ULD, area bermain outdoor, serta pagar, parkir, dan halaman,” tuturnya.
Gedung ULD yang diusulkan tersebut dirancang tidak hanya sebagai fasilitas fisik, tetapi juga menjadi pusat layanan terpadu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalamnya akan tersedia layanan asesmen, pendampingan, serta penguatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar pelaksanaan pendidikan inklusif semakin optimal.
“Pemko Pariaman berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, kami berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terhadap usulan pembangunan gedung ULD ini,” ujar wako.
Menurut Yota, usulan pembangunan tersebut juga selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas melalui Program Unggulan (Progul) Pendidikan Gratis dan Program Pariaman Sejahtera.
Ia berharap keberadaan Gedung Unit Layanan Disabilitas nantinya mampu memberikan kemudahan akses layanan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka memperoleh hak pendidikan yang setara.
“Dengan adanya gedung ULD ini, kebutuhan penyandang disabilitas dapat terlayani dengan baik sehingga mereka memperoleh akses layanan yang lebih mudah, nyaman, dan setara,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kota Pariaman, Hertati Taher, mengatakan kebutuhan terhadap layanan pendidikan inklusif di daerah terus meningkat. Karena itu, menurutnya, diperlukan sarana dan prasarana yang representatif agar layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan secara optimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan layanan pendidikan inklusif, khususnya melalui penyediaan fasilitas Unit Layanan Disabilitas di Kota Pariaman,” imbuhnya.
Pemko Pariaman optimistis dukungan dari pemerintah pusat akan mempercepat terwujudnya Gedung Unit Layanan Disabilitas. Pemerintah daerah menilai kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan setiap anak, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh hak atas pendidikan yang setara dan berkualitas.
