Sumbarkita – Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub meminta aparat dan pemerintah daerah segera menindak dugaan praktik pemalakan yang masih terjadi di kawasan wisata Pantai Padang.
Permintaan itu muncul setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria menahan telepon genggam milik pengunjung di kawasan pantai. Video tersebut viral dan memicu reaksi warganet karena diduga berkaitan dengan praktik pungutan liar terhadap wisatawan.
Osman menilai persoalan pemalakan di kawasan wisata bukan pertama kali terjadi sehingga memerlukan penanganan yang lebih serius.
“Kasus pemalakan ini bukan baru sekali terjadi. Sudah beberapa kali muncul kejadian serupa. Karena itu aparat harus mengambil tindakan tegas agar persoalan ini tidak terus berulang,” kata Osman, dikutip Senin (16/3/2026).
Ia meminta Camat Padang Barat segera berkoordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk Danramil dan Kapolsek, serta dinas terkait untuk menjaga ketertiban di kawasan wisata tersebut.
Menurutnya, langkah penertiban penting dilakukan karena Kota Padang akan menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat libur Idul Fitri.
Pantai Padang selama ini menjadi salah satu destinasi favorit yang selalu dipadati pengunjung, baik dari dalam daerah maupun luar daerah.
Osman mengingatkan bahwa praktik pemalakan dapat merusak citra pariwisata daerah dan menurunkan kepercayaan wisatawan.
Ia juga menyoroti dugaan tindakan intimidasi terhadap pengunjung yang bahkan sampai menahan telepon genggam milik wisatawan.
“Kalau sudah sampai menahan atau menyita barang milik pengunjung, itu jelas masuk ranah pidana. Hal seperti ini tentu sangat memalukan bagi kawasan wisata kita,” ujarnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Osman menyebut persoalan serupa sebelumnya telah dibahas bersama dinas terkait. Namun ia menyayangkan karena kejadian tersebut kembali muncul.
Karena itu, ia mendorong pemerintah kota memperkuat pengawasan di kawasan wisata dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Satpol PP, dinas pariwisata, aparat kecamatan hingga kepolisian.
“Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi agar kawasan wisata kita tetap aman dan nyaman bagi pengunjung,” katanya.
