Pasaman Barat – Kejaksaan Negeri Pasaman Barat (Kejari Pasbar) akan melakukan upaya kasasi terhadap vonis bebas tiga terdakwa mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sebelumnya tiga mantan Direktur RSUD Pasbar yakni HW, BS dan Y menjadi terdakwa kasus korupsi pembangunan rumah sakit setempat.
“Kemarin majelis hakim Pengadilan Tipidkor Padang telah memutus perkara kasus korupsi pembangunan RSUD Pasbar tahun anggaran 2018-2020 dengan putusan tiga orang mantan Direktur vonis Bebas,” kata Kepala Kejari Pasbar M. Yusuf Putra, Kamis (24/8).
Yusuf Putra menjelaskan, upaya kasasi dilakukan lantaran pada fakta persidangan terdakwa mengetahui dan menyetujui anggaran yang seharusnya tidak dicairkan sesuai bobot.
Kajari menilai putusan vonis bebas oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntun Umum (JPU) sebelumnya terhadap tiga terdakwa.
“Ketiga orang ini sebelumnya juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu. Untuk tuntutan, sebelumnya jaksa menuntut tiga orang ini masing-masing 5 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta,” lanjutnya.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan segera menyiapkan memori kasasi terhadap ketiga PPK itu. Selain akan mengajukan upaya kasasi terhadap ketiga PPK atau mantan Direktur RSUD itu, pihak kejaksaan juga akan melakukan upaya banding putusan terhadap lima orang sub kontraktor pembangunan RSUD yang diputus hakim pengadilan Tipikor Padang pada sidang sebelumnya.
“Untuk para Sub kontraktor itu juga akan kita lanjut untuk banding terhadap putusan majelis hakim,” tegasnya.
Adapun putusan terhadap lima orang sub kontraktor itu diantaranya JP dengan putusan satu tahun penjara dan denda Rp75 juta dan subsider empat bulan kurungan, YDM dengan putusan pidana penjara selama satu tahun, denda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan, terdakwa AJG, BG dan MAP dengan putusan satu tahun penjara, denda Rp75 juta dan subsider empat bulan kurungan.
“Putusan hakim itu jauh dari tuntutan yang diberikan yakni masing-masing 5 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta,” pungkasnya. ***
