SUMBARKITA.ID — Pernyataan Ketua DPR Puan Maharani soal ‘Semoga Sumbar Jadi Provinsi Pendukung Negara Pancasila’ menuai kontroversi. Namun, perlu diingat bahwa dalam catatan sejarah, Sumbar pernah menjadi tempat berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di masa Agresi Militer Belanda II.
Seperti dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Deden Usmaya, Wakidi dan Syaiful dari Universitas Lampung, pada tahun 1948, mulanya Yogyakarta sempat menjadi ibukota negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga menjadi tujuan utama Agresi Militer Belanda II. Akibat Agresi Militer Belanda II Yogyakarta berhasil direbut dan dikuasai oleh Belanda.
Selain itu juga Belanda menahan dan mengasingkan tokoh nasional seperti Sukarno dan Muhamad Hatta (Anthony Reid, 1996:263). Namun, sebelum Belanda menguasai Kota Yogyakarta dan menangkap Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Muhamad Hatta, telah ada rapat kabinet yang intinya adalah memberikan mandat kepada Sjafrudin Prawiranegara untuk segera membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat, dan kepada AA Maramis di India apabila gagal dibentuk di Sumatera.
Kota Bukit Tinggi dipilih sebagai pusat dan ibukota PDRI karena sudah dipersiapkan pemerintah untuk dijadikan
ibukota pemeritahan apabila terjadi serangan militer Belanda. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pemerintah telah membuat antisipasi yang menduga bahwa Belanda akan melakukan Agresi Militer Belanda II.
Selanjutnya, pada bulan November 1948 Wapres Hatta mengajak Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia ke Bukit Tinggi dan ketika Hatta kembali ke Yogyakarta, Sjafrudin Prawiranegara tetap tinggal untuk mempersiapkan kemungkinan pembentukan sebuah Pemerintahan Darurat di Sumatera seandainya ibukota Republik di Jawa jatuh ke tangan Belanda (Audrey Kahin, 2005:211).
Dengan demikian roda pemerintahan akan terus berjalan walaupun hanya Pemerintahan Darurat. Selain itu juga perlawanan dengan senjata terus dilakukan melalui strategi perang gerilya dengan memasuki hutan, gunung dan berpindah pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman.
PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada awalnya akan dipimpin oleh Muhamad Hatta dan tugas Sjafrudin Prawiranegara ketika itu adalah hanya mempersiapkan dan setelah dipersiapkan dengan baik, kemudian saat itu Hatta akan berangkat ke Bukit Tinggi.
Sedangkan Sukarno hendak pergi ke New Delhi India untuk keperluan diplomatik dan Hatta akan ke Bukit Tinggi untuk mengepalai PDRI.
Namun, Sukarno dan Muhamad Hatta justru gagal berangkat karena sebelum pesawat itu mendarat di Jawa, Belanda sudah melakukan Agresi Militer pada tanggal 19 Desember 1948.
PDRI memegang kendali pemerintahan selama 7 bulan yaitu dari 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Meskipun PDRI hanya bekerja selama 7 bulan tetapi telah menyelamatkan pemerintahan negara Indonesia dari kehancuran akibat terjadinya Agresi Militer Belanda II. Dengan peristiwa ini, praktis Sumbar menjadi provinsi bersejarah penyelamat NKRI.
Sebelumnya, PDIP mengumumkan cagub-cawagub Sumbar untuk Pilkada 2020. Di sela pengumuman, terselip harapan Puan untuk Sumbar.
“Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Drs H Ali Mukhni. Merdeka!” kata Puan, Rabu (2/9).
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila,” imbuhnya.
PDIP pun membela Puan dengan menyatakan bahwa pernyataan tersebut tak bermaksud mendiskreditkan masyarakat Sumbar.
Yang dimaksudkan Mbak Puan dan sebagaimana seluruh kader partai mengingatkan bagaimana Pancasila dibumikan tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi di Jawa Timur, di seluruh wilayah Republik Indonesia, Pancasila harus dibumikan,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Pernyataan Puan ini menuai protes dan berbuntut panjang. Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan suara dukungan itu. Pasangan yang saat ini masing-masing menjabat anggota DPR RI dan Bupati Padang Pariaman, mengaku kecewa atas pernyataan yang dilontarkan putri Megawati Soekarnoputri tersebut.
“Ya kami sudah sepakati bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP. Jadi Mulyadi-Ali Mukhni hanya diusung oleh Demokrat dan PAN. (Dukungan) PDIP kami kembalikan lagi,” kata Ali Mukhni dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (5/9/2020).
Ali Mukhni mengaku langkah tersebut diambil akibat banyaknya desakan dari masyarakat Sumatera Barat, baik yang di kampung maupun di perantauan, yang merasa kecewa atas pernyataan Puan. (AG/SK)
