SUMBARKITA.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Jimly Asshiddiqie geram melihat perlakukan rezim ini kepada tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan.
Jumhur dan Syahganda ditangkap karena dianggap menyebarkan informasi provokatif dan haox di media sosial terkait UU Cipta Kerja (Ciptaker).
Jumhur dan Syahganda serta sejumlah aktivis KAMI ditampilkan dalam rilis kasus di Bareskrim Polri, Kamis (15/10).
Para aktivis KAMI tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol. Mereka diperlakukan seperti penjahat kriminal.
“Ditahan saja tidak pantas apalagi diborgol untuk kepentingan disiarluaskan,” tegas Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitter pribadinya, @JimlyAs, Jumat (16/10/2020).
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyebut aparat kepolisian merupakan pengayom masyarakat. Seharusnya aparat lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan.
“Sebagai pengayom warga, polisi harusnya lebih bijaksana dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Carilah orang jahat, bukan orang salah atau yang sekedar “salah”, tandas Jimly yang juga anggota DPD RI itu.
Sementara itu anggota DPR RI, Fadli Zon menganggap Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat merupakan tahanan politik.
Rezim ini dianggap lebih kejam dari Belanda dalam memperlakukan tahanan politik. Sebab, para tahanan politik diperlakukan seperti penjahat kriminal.
“Dulu kolonialis Belanda jauh lebih sopan dan manusiawi memperlakukan tahanan politik,” kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu menyebut satu persatu tahanan politik yang pernah dipenjara pada masa penjajahan Belanda di tanah air.
“Lihat Bung Karno di Ende, Bengkulu dan Bangka. Bung Hatta dan Syahrir memang lebih berat di Digul. Di Bandanaira lebih longgar. Mereka masih diperlakukan manusiawi bahkan diberi gaji bulanan,” tandas Fadli Zon.
Salah satu deklarator KAMI, Gde Siriana Yusuf menilai perlakuan tidak manusiawi terhadap Jumhur dan Syahganda telah menyinggung rakyat dan sistem politik di Indonesia.
“Ini penghinaan terhadap rakyat dan demokrasi,” ujar Gde Siriana Yusuf.
Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) ini mengharapkan pemerintah memperlakukan para aktivis KAMI tersebut dengan baik. Jangan justru ditampilkan dalam jumpa pers seperti pelaku kriminal lainnya.
“Aktivis politik diperlakukan bak kriminal dengan koruptor dengan tangan diborgol. Bukan seperti ini cara menghadapi perbedaan pendapat,” tegas Gde Siriana Yusuf dilansir pojoksatu.id. (ag/sk)
