SUMBARKITA.ID — Anggota Komisi VI DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade mendesak Gubernur Sumbar Mahyeldi mengirim surat jaminan Pemerintah Daerah ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Surat tersebut untuk memberi dukungan dilanjutkannya proyek pembangunan jalan tol Padang-Sicincin yang sempat terhenti.
“Menteri PUPR ingin adanya surat jaminan dari Pemprov Sumbar. Surat bahwa Pemprov Sumbar memberikan dukungan penyelesaian tol ini. Pak menteri meminta dikeluarkan surat oleh Pemprov dan PT Hutama Karya (HK) dibolehkan kembali bekerja membangun tol,” kata Andre, dalam keterangannya, Sabtu (22/10/2022).
Andre Rosiade mengatakan dari sisi PT Hutama Karya sudah menyatakan kesiapan untuk bekerja setelah terhenti sekitar 1,5 tahun, baik dari segi peralatan dan pendanaan. Namun, Andre menyebut PT Hutama Karya terkendala persetujuan dari Menteri PUPR karena PUPR masih menunggu surat jaminan dari daerah.
“Untuk itu kita minta Pak Gubernur Sumbar bersurat resmi ke Menteri PUPR. Sehingga surat jaminan mendukung pembangunan ini bisa membuat HK langsung bekerja. Jaminan dukungan ini termasuk pembebasan lahan lebih dipercepat,” kata Andre.
Ia berharap, semua pihak turut membantu agar pekerjaan tol kembali dilanjutkan. Karena sudah jauh tertinggal dari daerah-daerah lain.
“Surat jaminan itu pastinya juga soal pembebasan lahan. Di surat itu Pemprov diminta menjelaskan kepada Manteri PUPR soal berapa lahan yang sudah dibebaskan. Sisanya berapa lama lagi dituntaskan. Dan Pak menteri akan mengeluarkan izin HK kembali melanjutkan pembangunan,” ujar Andre yang juga ketua DPD Gerindra Sumbar tersebut.
Sebelumnya Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan pembebasan lahan untul Tol Padang – Pekanbaru di wilayah Sumbar masih terus berlangsung. Pihaknya sudah bertemu dengan Menteri PU PR Basuki Hadimuljono untuk melaporkan progres pembebasan lahan yang sudah rampung
“Saat ini progres untuk seksi I Padang-Sicincin sudah mencapai 81 persen,” kata Mahyeldi Selasa (18/10/2022).
Mahyeldi melanjutkan, surat resmi meminta Menteri PU PR memerintahkan kelanjutan pembangunan di ruas itu juga sudah disampaikan.
“Dan langsung ditanggapi,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, dari 81 persen lahan yang telah berhasil dibebaskan itu ada sekitar 20 km yang berada dalam satu hamparan, tidak tersebar dalam titik-titik terpisah seperti sebelumnya, sehingga kontraktor sudah bisa bekerja.
“Kita sampaikan untuk sisanya 19 persen lahan akan selesai dibebaskan pada Desember 2022,” katanya. ***
