Oleh: Muhibbullah Azfa Manik
Kebijakan pendidikan tinggi kita hari ini berdiri di persimpangan: antara memperluas akses dan menjaga mutu. Di titik itulah negara tampak tidak lagi sekadar mengatur, tetapi mulai menentukan arah pilihan.
Riuh pengumuman Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 pada penghujung Maret lalu menyisakan dua wajah sekaligus: harapan dan kegamangan. Di balik layar yang menampilkan ucapan selamat berwarna biru, tersembunyi sebuah mekanisme yang kian hari kian tertutup bagi spekulasi.
Pemerintah, melalui panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, tampaknya sedang memainkan orkestra besar: menyeimbangkan akses pendidikan dengan efisiensi kuota yang selama ini kerap terbuang.
Angka dua puluh persen tetap menjadi fondasi. Sejak 2024 hingga kini, angka itu menjelma semacam “harga mati” bagi setiap perguruan tinggi negeri. Meski banyak kampus telah berstatus badan hukum dengan otonomi lebih luas, titah pusat tetap sama: sekurang-kurangnya seperlima kursi harus diberikan kepada jalur prestasi.
Namun, di balik angka yang tampak stabil, sesungguhnya sedang berlangsung perubahan strategi yang lebih dalam—lebih pragmatis, sekaligus lebih keras.
Atmosfer persaingan tahun ini berbeda dibanding 2024. Kala itu jalur prestasi masih menyisakan ruang bagi mereka yang sekadar “mencoba”. Banyak siswa yang menjadikannya batu loncatan sebelum bertarung di jalur ujian tulis. Negara membaca celah itu sebagai masalah.
Ribuan kursi kosong di program studi favorit menjadi alarm. Banyak yang lolos, tetapi tak pernah benar-benar datang. Kursi yang seharusnya terisi justru dibiarkan kosong oleh mereka yang memilih berjudi di jalur lain. Sejak saat itu, tembok mulai dibangun.
Pada 2026 tembok itu menjelma menjadi sistem yang nyaris tanpa celah. Siapa pun yang lolos jalur prestasi otomatis terkunci dari seluruh jalur lain—baik ujian tulis nasional maupun seleksi mandiri. Bahkan aturan ini bersifat retrospektif: mereka yang pernah lolos pada tahun-tahun sebelumnya tetap tak diberi kesempatan mengulang.
