SUMBARKITA.ID — Demo besar-besaran kaum buruh, pelajar, dan mahasiswa pada 6-8 Oktober 2020 berlangsung di seantero negeri. Sebagian berakhir ricuh bahkan terjadi pengrusakan.
Namun, muncul tudingan bahwa aksi besar-besaran kaum buruh itu didanai oleh Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Atas tudingan tersebut, Didi Irawadi Syamsuddin pun bereaksi keras. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini menilai tudingan terhadap mantan Ketum Partai Demokrat yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY sangat keji dan tidak bertanggung jawab.
Tuduhan ini sama saja melecehkan gerakan suci dan tulus dari kaum buruh, pelajar, mahasiswa, berbagai elemen masyarakat.
“Itu tuduhan yang keji seolah-olah semua bisa dibayar. Tentu fitnah yang dilakukan terhadap mantan ketum kami, setiap saat kami bisa melakukan upaya hukum terhadap fitnah yang sangat tidak bertanggung jawab tersebut,” tegas Didi dalam kanal Hersubeno Arief di YouTube, Minggu (11/10).
Dia pun meminta orang-orang yang menuduh SBY tersebut agar muncul langsung ke depan publik. Tidak hanya melalui para buzzer di media sosial.
“Ini orang-orang pengecut. Kalau nemang berani, tampil dong,” ucapnya. Dia mengingatkan, jangan sembarangan menuduh orang tanpa ada bukti kuat. Sebab, implikasinya bisa ke ranah hukum.
“Hati-hati karena tuduhan yang mengandung fitnah ini sama saja pelanggaran hukum yang berat kalau tidak bisa dibuktikan,” ujarnya.
“Saya kira yang menuduh ini sebaiknya tampil ke depan, gentleman, jangan jadi pengecut. Kalau menuduh itu tampil sekalian. Jangan dari kegelapan, dari jauh yang tidak jelas posisinya,” tantangnya.
Didi menilai, aksi buruh, mahasiswa, dan pelajar yang meluas itu merupakan gerakan tulus. Bukan saja gerakan moral tetapi untuk masa depan mereka agar lebih baik.
Kalau pun ada oknum-oknum anarkistis dalam gerakan ini, dicurigai Didi karena ada penyusup-penyusup yang ingin menodai dan merusak gerakan suci tersebut.
Didi juga curiga, munculnya fitnahan terhadap SBY karena keputusan Partai Demokrat menolak penetapan UU Omnibus Law. Padahal dasar penolakan Demokrat jelas, pengesahannya bukan di waktu yang tepat karena kurangnya partisipasi publik.
“Rupanya ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sikap kami untuk membantu (membela) kaum buruh. Akhirnya mereka melakukan cara-cara fitnah dan pengecut. Karena tidak punya argumen yang baik serta benar akhirnya mereka menggunakan cara-cara lama yang menurut saya sangat receh dan memalukan,” pungkas Didi Irawadi Syamsuddin dilansir jpnn.com. (ag/sk)
