SUMBARKITA.ID — Pemerintah melarang masyarakat mudik atau pulang kampung menjelang perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Namun di sisi lain, pemerintah tetap mengizinkan tempat-tempat wisata dibuka di tengah pandemi.
Kebijakan ambigu pemerintah tersebut menuai sorotan publik. Sebab, di satu sisi masyarakat yang ingin mudik dilarang, namun di sisi lain masyarakat boleh berkeliaran ke tempat wisata yang tentu saja berpotensi meningkatkan kasus Covid-19.
Terkait hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno memberikan penjelasan.
“Nah di dalam PPKM skala mikro tentunya mengacu kepada kebijakan dari pemerintah setempat bagaimana mengatur kegiatan masyarakat. Kami di sektor pariwisata tentunya harus memastikan bahwa dalam PPKM skala mikro, tempat wisata itu dibuka harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin,” ujarnya saat wawancara dalam program Mata Najwa, seperti dilihat dalam kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (15/4 2021).
Adapun protokol kesehatan yang dimaksud mencakup pemakaian masker, menjaga jarak, memastikan ketersediaan tempat mencuci tangan dan mendorong untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bagi para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Dan yang terpenting bagaimana menjaga kapasitas agar tidak berkerumun dan tidak melebihi yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu sekitar 50 persen di setiap destinasi wisata,” kata dia.
Untuk itu, Sandiaga menilai bahwa pemerintah tetap mengambil langkah antisipatif dengan cara yang telah disebutkan di atas, yaitu penerapan protokol kesehatan ketat.
“Nanti pada saatnya masyarakat tidak diperbolehkan mudik mereka akan berkegiatan, bermobilitas. Dan salah satu tujuan mereka berkegiatan adalah di destinasi wisata. Oleh karena itu, pastikan protokol kesehatan dan kita punya panduan CHSE (Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability), itu kita lakukan secata ketat dan disiplin,” tutur Sandiaga Uno. (ag/sk)
