Sumbarkita – Program kesehatan gratis bagi masyarakat miskin melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Pesisir Selatan, mendapat sorotan tajam di kalangan masyarakat setempat.
Pasalnya, program pemerintah daerah yang dikenal dengan BPJS Pasisia Rancak dengan sasaran masyarakat kurang mampu di daerah itu, sudah banyak yang off alias tidak diaktifkan lagi oleh BPJS dengan asumsi 6 bulan tidak menggunakannya di usia produktif.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan, Dani Sopian, sangat menyayangkan kebijakan Pemkab Pessel yang menonaktifkan kartu BPJS bagi masyarakat miskin tersebut.
“Dengan menonaktifkan kartu BPJS tersebut, tentunya akan menjadi beban bagi masyarakat kurang mampu di Pessel. Sebab, mereka akan terkendala biaya ketika berobat. Ditambah lagi, tunggakan BPJS yang berlalu itu informasinya dibebankan secara mandiri kepada mereka,” kata Dani dikutip keterangannya, Selasa (15/10).
Terkait kondisi tersebut, ia pun mengaku sudah sering mendapatkan laporan dari masyarakat pemegang kartu BPJS Pasisia Rancak, perihal kartu mereka sudah tidak aktif lagi karena sudah diputuskan pembayarannya oleh Pemkab Pessel.
“Sebagian dari mereka mengaku dengan terpaksa mengaktifkan kembali kartu BPJS nya secara mandiri. Sebab, tidak ada solusi lain lagi untuk biaya berobat. Namun yang lebih miris lagi, ternyata tunggakan yang harus mereka lunasi ada yang sudah sampai 24 bulan dengan pembayaran Rp35 ribu per bulan. Ini jelas sangat memberatkan bagi masyarakat miskin,” ucapnya lagi.
Dani menyebut, masyarakat miskin yang terjebak tunggakan BPJS Pasisia Rancak diperkirakan sudah mencapai ribuan orang. Bahkan, diperkirakan angka tersebut terus bertambah hingga saat ini.
“Tentunya kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan. Pemkab Pessel mesti bertanggung jawab, agar tidak melukai hati masyarakat miskin di daerah ini,” ujar Dani.
