Sumbarkita – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Muhidi, menyerap aspirasi masyarakat terkait penguatan sektor pendidikan, tata kelola anggaran daerah, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam agenda reses di Musala Darussalam, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (18/8/2026).
Muhidi mengatakan, masa reses menjadi instrumen penting bagi anggota legislatif untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya persoalan yang dihadapi warga di tingkat akar rumput.
Menurutnya, berbagai masukan yang disampaikan masyarakat dalam forum tersebut akan dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas penganggaran daerah.
Ia menjelaskan, DPRD memiliki fungsi strategis bersama kepala daerah dalam mengawal pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat mengeksekusi belanja anggaran secara sepihak karena harus melalui tahapan pembahasan, telaah, hingga persetujuan DPRD.
“APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen yang harus memberi manfaat langsung bagi warga. Aspirasi inilah penentu skala prioritas pembangunan,” ujar Muhidi.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat di tengah dinamika global yang bergerak cepat. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan daya tahan dan kemampuan adaptasi masyarakat.
Ia menilai pendidikan menjadi salah satu fondasi utama yang harus diperkuat untuk menghadapi perubahan zaman. Penguatan sektor pendidikan, lanjutnya, harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh ekosistem sekolah.
Fokus peningkatan kapasitas tersebut mencakup kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi tenaga pengajar, hingga kesiapan peserta didik.
“Tantangan masa depan makin kompleks, sehingga kualitas guru, kepala sekolah, dan pelajar harus ditingkatkan secara bersamaan,” tegasnya di hadapan warga.
Selain pendidikan, Muhidi menyoroti pentingnya pemberdayaan pelaku UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Ia menilai, motivasi masyarakat untuk berusaha perlu diiringi dengan peningkatan literasi bisnis, keterampilan teknis, dan pendampingan secara berkelanjutan.
“Pelaku UMKM butuh bimbingan dan pelatihan terarah agar mampu membaca peluang pasar dan tidak terjebak pada usaha yang berjalan monoton,” jelasnya.
Muhidi juga mengajak masyarakat membangun ekosistem belajar yang positif serta aktif memperluas jejaring kemitraan usaha. Menurutnya, pengalaman pelaku usaha yang telah berhasil dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan bisnis.
“Belajarlah dari figur yang telah terbukti berhasil untuk menyerap strategi kerja, pengalaman riil, serta motivasi positif mereka,” tambahnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan publik dan program pembangunan yang disusun benar-benar selaras dengan kebutuhan warga.
