Oleh: Syafruddin Karimi*
Tahun 2025 menguji ekonomi Indonesia dari berbagai arah: inflasi yang turun sangat rendah, volatilitas pasar keuangan, tekanan penerimaan negara, penataan belanja publik, serta bencana besar di Sumatra pada penghujung tahun. Rangkaian peristiwa itu memberikan pesan tegas. Stabilitas makro tidak lahir dari satu indikator. Stabilitas lahir dari kredibilitas kebijakan, kualitas eksekusi, dan daya tahan struktur ekonomi ketika guncangan datang.
Inflasi yang rendah terlihat menenangkan. Indonesia mencatat deflasi tahunan pada Februari (BPS, 2025). Otoritas menjelaskan bahwa administered prices, terutama diskon tarif listrik, ikut menekan angka inflasi, disertai pergerakan harga pangan (Bank Indonesia, 2025). Penjelasan itu penting karena publik sering membaca deflasi sebagai sinyal tunggal melemahnya ekonomi. Padahal, angka inflasi dapat turun karena kebijakan harga dan perbaikan pasokan. Meski begitu, pemerintah tetap perlu menguji sumber “ketenangan harga” melalui indikator konsumsi, penjualan ritel, pertumbuhan kredit, serta dinamika pasar kerja. Inflasi rendah hanya memberikan ruang, bukan jaminan pemulihan daya beli.
Bank Indonesia memanfaatkan ruang inflasi untuk melonggarkan kebijakan suku bunga dan mendukung pertumbuhan, lalu menahan suku bunga pada akhir tahun ketika fokus bergeser pada stabilitas rupiah (Bank Indonesia, 2025). Kebijakan suku bunga yang lebih rendah dapat menurunkan biaya dana dan mendorong investasi. Tantangan muncul ketika transmisi kebijakan tidak mengalir mulus. Dunia usaha tidak memperluas produksi jika kepastian regulasi melemah, permintaan tidak menunjukkan tren yang meyakinkan, dan biaya logistik tetap tinggi. Karena itu, pelonggaran moneter perlu berjalan bersama reformasi yang menurunkan biaya berusaha: percepatan perizinan, kepastian standar, serta perbaikan konektivitas dan efisiensi distribusi.
Pasar memberikan sinyal keras pada Maret 2025 ketika IHSG jatuh tajam dan bursa menghentikan perdagangan sementara. Otoritas fiskal merespons dengan menegaskan disiplin fiskal dan menepis rumor yang mengganggu kepercayaan (Reuters, 2025). Episode itu menunjukkan bahwa pasar menilai konsistensi kebijakan secara real time. Ketika pasar meragukan konsistensi, pasar menaikkan premi risiko. Premi risiko yang naik menekan Rupiah, menaikkan biaya pembiayaan, dan mempersempit ruang kebijakan. Pemerintah perlu memperlakukan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari stabilisasi: menyampaikan arah fiskal secara konsisten, memublikasikan asumsi utama, serta menunjukkan mekanisme kontrol atas program prioritas.
Di sisi fiskal, 2025 menampilkan tekanan yang nyata. Penerimaan pajak melemah pada awal tahun, sementara pemerintah menjalankan program prioritas besar dan mengambil langkah efisiensi belanja untuk menjaga ruang fiskal (Reuters, 2025). Kondisi itu menuntut disiplin pada kualitas belanja. Pemerintah perlu melindungi belanja produktif yang menaikkan kapasitas ekonomi: infrastruktur yang menurunkan biaya logistik, pendidikan dan pelatihan yang terkait kebutuhan industri, digitalisasi layanan publik yang mengurangi biaya transaksi, serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Efisiensi yang baik tidak berfokus pada pemangkasan angka, melainkan pada pemilihan belanja yang memberi dampak paling kuat bagi produktivitas dan lapangan kerja.
Sektor riil memberikan sinyal campuran. Surplus perdagangan memberi bantalan eksternal, tetapi kekhawatiran terhadap daya saing manufaktur dan tekanan impor murah tetap membayangi sentimen pelaku usaha (Financial Times, 2025). Indonesia membutuhkan strategi industri yang operasional dan berjangka panjang: pemangkasan biaya logistik, kepastian regulasi, energi yang andal, pembiayaan rantai pasok, serta fasilitasi ekspor bernilai tambah. Strategi itu perlu memberikan prioritas pada sektor padat karya agar pemulihan permintaan berjalan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, bukan hanya melalui dorongan sesaat.
Bencana besar di Sumatra pada akhir 2025 memperjelas dimensi lain dari ketahanan ekonomi. Banjir dan longsor berskala luas menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, memutus akses transportasi, merusak aset produktif, dan memunculkan kebutuhan pemulihan bernilai miliaran dolar (Reuters, 2025). Bencana memukul logistik, mengganggu distribusi pangan, menekan aktivitas perdagangan lokal, dan memaksa realokasi belanja untuk rehabilitasi. Kebijakan ekonomi perlu memasukkan ketahanan bencana sebagai agenda inti: penguatan tata ruang, perbaikan sistem drainase dan infrastruktur pengendali banjir, standar bangunan yang lebih aman, serta pembiayaan risiko bencana yang jelas agar pemulihan tidak mengganggu prioritas pembangunan jangka menengah.
Refleksi 2025 mengarah pada tiga prioritas. Pertama, pemerintah perlu menempatkan penciptaan kerja produktif sebagai ukuran utama keberhasilan, karena pekerjaan memperkuat konsumsi, menurunkan kerentanan sosial, dan memperluas basis pajak. Kedua, pemerintah dan bank sentral perlu menurunkan premi risiko melalui konsistensi fiskal, tata kelola program yang terukur, dan pendalaman pasar keuangan yang memperkuat stabilitas rupiah. Ketiga, negara perlu membangun ketahanan iklim dan bencana sebagai investasi ekonomi, karena ketahanan mengurangi biaya pemulihan dan melindungi produktivitas wilayah.
