Sumbarkita – Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp60 juta per unit untuk pembangunan rumah pengganti (hunian tetap/huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan longsor di Sumatera.
Persetujuan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melaporkan perkembangan dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para pengungsi.
“Per hari ini, rumah masyarakat yang rusak mencapai 37.546 unit, terdiri atas rusak berat, termasuk yang hanyut terbawa banjir, serta rusak sedang dan ringan,” ujar Suharyanto di hadapan Presiden.
Ia menyebutkan, angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Skema Pembangunan Hunian
Dalam rapat tersebut, BNPB mengusulkan agar pembangunan hunian sementara dilakukan oleh personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana. Sementara itu, pembangunan hunian tetap akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.
Adapun untuk warga terdampak yang tidak direlokasi, tetapi rumahnya mengalami kerusakan ringan hingga sedang, perbaikan akan dilakukan langsung oleh Satgas BNPB.
Terkait besaran anggaran, Suharyanto mengusulkan bantuan Rp60 juta per unit untuk pembangunan hunian tetap. Presiden Prabowo sempat mempertanyakan kecukupan nilai tersebut.
