SUMBARKITA.ID — Sumatera Barat menduduki peringkat ketiga dalam presentase realisasi belanja APBD provinsi se-Indonesia tahun anggaran 2020. Data ini berdasarkan laporan Pemda (data diolah), Ditjen Biba Keuangan Daerah 2020 yang diupdate pada 10 September lalu.
“Persentase realisasi Sumbar sebanyak 60.48%, dibawah DKI Jakarta serta Sulawesi Selatan yang berturut-turut mendapat 65.07% dan 62.55%. Tapi secara umum, realisasi Kita diatas rata-rata APBN sebesar 53.18%,” sebut Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam rilisnya, Rabu (30/9/2020).
Realisasi belanja tersebut mengulangi capaian serupa pertengahan kuartal ketiga kemarin.
“Berarti Kita masih on track, berjalan sesuai jalur. Saya minta OPD tetap fokus pada perencanaan serapan anggaran. Jangan ditunda-tunda,” imbau Irwan.
Imbauan Irwan sebanding dengan permintaan pemerintah pusat agar pemimpin di daerah segera merealisasikan belanja daerahnya, terutama menekan dampak pandemi Covid-19 yang semakin meluas. Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) yang salah satu isinya mencantumkan tentang percepatan realisasi APBD tahun anggaran 2020.
“SEB bertujuan memberikan informasi dan pemahaman yang sama kepada pemimpin daerah atas langkah-langkah percepatan realisasi belanja APBD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut Irwan mengutarakan, SEB tersebut menyeru Gubernur/Bupati/Wali Kota melaksanakan pengadaan barang dan jasa belanja daerah dengan mengutamakan produk dalam negeri. Disamping itu juga melakukankan percepatan realisasi belanja infrastruktur daerah dengan mengutamakan padat karya serta mempercepat implementasi jaring pengaman sosial dari APBD.
Irwan juga meminta jajarannya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan percepatan realisasi belanja APBD. “Hasil atau rincian kinerja realisasi belanja APBD tersebut nantinya wajib dilaporkan sesuai peraturan berlaku. Hal ini sebagai bahan evaluasi capaian output dari realisasi belanja APBD dan dasar pertimbangan pemerintah pusat terhadap kebijakan tahun berikutnya,” terannya. (*/rilis)
