SUMBARKITA.ID — Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencatat angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat turun drastis menjadi 0,77 persen atau sebanyak 43.670 jiwa. Penurunan angka ini menjadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi.
Jumlah tersebut setelah mengalami penurunan 0,14 persen atau 7.171 jiwa di tahun 2022. Dari sebelumnya sebanyak 0,91 persen atau dengan jumlah 50.840 di tahun 2021, kemudian menjadi menjadi 0,77 persen atau 43.670 jiwa pada 2022.
Gubernur Mahyeldi melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, Medi Iswandi, mengatakan secara nasional, Sumbar juga termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim.
Data ini disampaikan oleh TNP2K dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada Oktober 2022 yang lalu di Hotel Balairung, Jakarta.
Tim Nasional Pengentasan Kemiskinan ini merujuk kepada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem
“Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun. Mulai dari 83,930 jiwa (1,53 persen) di tahun 2020, turun menjadi 50.840 (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menurun menjadi 43.670 (0,77 persen) tahun 2022,” ujar Medi, Selasa (8/11/2022)
Penurunan tersebut menurut Medi, tak lepas dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepeneur, pertanian, dan pariwisata.
Untuk perkotaan misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entreprenur. Program ini lanjut Medi, sejalan dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa alokasi anggaran aspirasi dari anggota DPRD.
Untuk pedesaan, jelas Medi, adalah dengan program terpadu di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian holtikultura. Tidak main-main, alokasi anggaran untuk sektor ini minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumbar.
Kemudian, masih menurut Medi adalah dari kegiatan kepariwisataan. Dengan memperbanyak event-event sehingga kunjungan meningkat dan terjadi transaksi ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Program kita kedepan akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrim, sesuai target RPJMN bahwa nol
pada tahun 2024. Dari Data P3KE yang menjadi sumber rujukan, Saat ini di Sumatera Barat baru Kota Padang
Panjang yang sudah mencapai target tersebut yaitu angka kemiskinannya ekstremnya sudah nol pada tahun 2022 ini. dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021, target kita memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMN yaitu nol pada tahun 2024,” katanya.
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mencatat, angka kemiskinan ekstrim kabupaten dan kota di Sumbar pada 2022 yakni, Kepulauan Mentawai dengan angka 2.104 jiwa, Pesisir Selatan sebanyak 2.171, kab. Solok sebanyak 2.811, Sijunjung 5.561 jiwa, Tanah Datar 1.867 jiwa. Padang Pariaman 1.139 jiwa dan Agam 918.
Kemudian, Limapuluh Kota dengan angka 6.412, Pasaman dengan jumlah 710 jiwa, Solok Selatan 2.770, Dharmasraya dengan angka 3.980 jiwa, Pasaman Barat 3.588 jiwa, Kota Padang 6.338 jiwa, Kota Solok 672 jiwa, Kota Sawahlunto 525 jiwa pada 2022.
Menariknya, Kota Padang Panjang sudah nol persen. Artinya tidak ada lagi penduduk miskin ekstrim di Padang Panjang. Selanjutnya, Kota Bukittinggi 1.675, Kota Payakumbuh 148 dan Kota Pariaman 282 jiwa. ***
