SUMBARKITA – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dinilai kurang koordinasi dan lalai dalam penanganan bencana longsor di Sitinjau Laut sehingga telah mengganggu berbagai sektor yang ada di Padang, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan dan sektor lainnya.
Seperti pada Senin (5/9/2022) sekira pukul 12:30 WIB longsor kembali terjadi pada area yang sebelumnya terjadi longsor. Bahkan menimpa sebuah truk bermuatan aspal yang melewati jalur tersebut.
Pengamat Lingkungan Universitas Negeri Padang, Indang Dewata mengatakan seharusnya pemerintah lebih cepat dalam proses penanganan bencana longsor sitinjau laut tersebut.
“Seharusnya pemerintah harus lebih maksimal dan tidak saling tolak menolak dalam penanganan kasus longsor sitinjau laut ini karena dikhawatirkan akan memakan korban jiwa bahkan juga bisa mengganggu berbagai sektor mulai dari perekonomian kesehatan dan berbagai sektor lainnya di kehidupan sehari-hari,” katanya, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga : Sitinjau Lauik Kerap Longsor, Proyek Pembukaan Jalan Alternatif Padang-Solok Kembali Mencuat
Selanjutnya, Ia juga mengatakan apabila memang adanya tolak menolak antara pemerintah atau dari dinas terkait, maka hal itu menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi dari setiap lembaga.
Menurutnya, sektor yang paling terpengaruh terhadap longsor tersebut adalah sektor ekonomi, yang mana jalan Sitinjau Laut merupakan satu-satunya jalur yang digunakan untuk membawa hasil tambang ke Padang.
Selain sektor ekonomi, sektor kesehatan juga berpengaruh besar dalam kasus longsor Sitinjau Laut ini.
Hal ini dikarenakan Padang memiliki Rumah Sakit Rujukan Nasional yakni M. Djamil yang akan menjadi tempat tujuan apabila masyarakat dari arah Solok berobat.
“Jadi kan jalan ini sering dilalui ketika masyarakat ingin berobat. Kalau ada yang sakit dari arah Solok darurat, tentu menggunakan jalan Sitinjau Laut. Namun hingga saat ini longsor terus menerus terjadi,” jelasnya.
