Sumbarkita – Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, menyoroti keterlambatan pendistribusian seragam sekolah gratis bagi pelajar di Kota Padang untuk tahun ajaran 2026/2027 yang belum tuntas hingga akhir Agustus 2026.
Ia mendesak evaluasi total terhadap sistem pengadaan program seragam sekolah gratis karena pendistribusiannya mengalami keterlambatan hingga mendekati akhir tahun ajaran.
Ia menyebut, pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait banyaknya siswa penerima hak, seperti keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), yang belum menerima pakaian tersebut hingga akhir Agustus 2026.
“Mengenai hal ini, Dinas Pendidikan Kota Padang harus segera mencari formula baru dalam penyaluran seragam agar masalah serupa tidak terulang,” ujarnya usai menghadiri rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Padang, Senin (31/8/2026).
Ia menilai keterlambatan ini membuktikan adanya kelemahan dalam sistem tender yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Ia menyebut, ketepatan waktu pembagian seragam sangat penting agar bantuan tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para siswa dan orang tua.
“Pemerintah dan Dinas Pendidikan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tender ini, agar seragam dapat diterima tepat waktu di awal tahun ajaran,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan pembagian seragam gratis untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah rampung secara menyeluruh.
“Untuk tingkat SMP, seluruh bantuan seragam sudah selesai diserahkan kepada para siswa yang berhak. Proyek pengadaan seragam tingkat SMP tersebut dimenangkan oleh pihak vendor yang berasal dari Jakarta,” katanya kepada Sumbarkita, Selasa (1/9/2026).
Sementara itu, untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Yopi mengakui bahwa proses pembagian seragam hingga saat ini masih berlangsung di lapangan. Ia menyebut, keterlambatan tingkat SD berada pada teknis pendataan ukuran baju siswa serta sinkronisasi data pada sistem Dapodik.
“Transisi siswa dari TK ke SD membuat pendataan di Dapodik membutuhkan waktu lebih lama, terutama saat penyesuaian ukuran baju. Untuk pengadaan tingkat SD, pihak pemenang tender merupakan vendor yang berasal dari wilayah Aceh,” ujarnya.
Meski pemenang tender berasal dari luar Sumatra Barat, Yopi memastikan para vendor tetap memberdayakan potensi konveksi lokal di Kota Padang.
“Vendor dari luar daerah tetap merangkul penjahit lokal untuk pembuatan pakaian spesifik, seperti seragam umum dan baju Teluk Belango,” tuturnya.
