Sumbarkita – Pemerintah Kota Payakumbuh terus berupaya mempercepat penanganan persoalan sampah yang masih menjadi tantangan serius di berbagai sektor.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melibatkan satuan pendidikan dalam pengelolaan sampah melalui rapat koordinasi bersama seluruh kepala sekolah se-Kota Payakumbuh, yang digelar di Aula Ngalau Kantor Wali Kota, Senin (18/6).
Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh.
Dalam arahannya, Rida menekankan bahwa sejak terjadinya bencana longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional pada Desember 2023 lalu, Payakumbuh berada dalam kondisi darurat sampah, dengan volume produksi harian mencapai 80 hingga 100 ton.
“Sampah adalah persoalan prioritas yang harus kita selesaikan bersama. Tidak bisa hanya satu sektor saja yang bekerja. Dunia pendidikan juga harus ambil bagian,” ujar Rida.
Pemko mendorong seluruh sekolah, mulai dari TK hingga SMA, baik negeri maupun swasta, untuk aktif mengelola sampah di lingkungan masing-masing. Sekolah diharapkan mampu mengolah sampah menjadi produk bernilai seperti eco-enzyme, eco-brick, paving block, maggot, dan kompos.
“Kami tidak ingin ada lagi sampah dari sekolah yang dibuang sembarangan. Kecuali residu, semua jenis sampah bisa dikelola. Aktifkan kembali bank sampah dan dorong inovasi dari masing-masing sekolah,” tambahnya.
Rida menegaskan bahwa peran kepala sekolah dalam pengelolaan sampah akan menjadi bagian dari indikator kinerja. Pemko juga akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan sampah secara berkala.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Plh asisten I, Plt asisten II, asisten III, staf ahli wali kota, kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plh Kepala Dinas Pendidikan, kepala Kantor Kemenag, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh kepala sekolah dari tingkat TK hingga SMA.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemko Payakumbuh dalam menangani masalah sampah tidak hanya di level kebijakan, tetapi juga melalui pemberdayaan sektor pendidikan sebagai ujung tombak perubahan budaya peduli lingkungan.
