Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar terkait penyelenggaraan reklame dengan konten rokok di Kota Padang.
Hal tersebut disampaikan saat kegiatan konferensi pers monitoring pelaksanaan LHP tindakan korektif terkait maladministrasi Pemko Padang dalam penyelenggaraan reklame dengan konten rokok di Kota Padang, Selasa (17/7/2024).
Berdasarkan hasil investigasi atas prakarsa sendiri tentang reklame dengan konten rokok di Kota Padang, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar menyampaikan sejumlah rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Pemko Padang.
Asisten Ombudsman RI Provinsi Sumbar, Reza Kurniawan menyebut sejumlah tindaklanjut Pemko Padang dari LHP Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumbar adalah telah diterbitkannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 389 Tentang Tempat Lainnya Kawasan Tanpa Rokok.
Surat keputusan itu berisi telah melakukan evaluasi kerja dengan Tim Reklame Kota Padang. Tidak menindaklanjuti permohonan perpanjangan atau baru dengan konten rokok. Telah melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan, dan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame dengan konten rokok. Telah menyurati penyelenggara reklame yang memiliki izin konstruksi PBG untuk membuat surat pernyataan bersedia patuh dalam menyelenggarakan reklame sesuai dengan ketentuan.
“Tindakan korektif yang masih perlu ditindaklanjuti adalah membuat SOP bersama terhadap Tim Reklame Kota Padang dengan melibatkan pihak terkait V di dalam SOP bersama,” kata Reza didampingi Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi.
