Sumbarkita – Pemerintah Kota Padang Panjang terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
Hal ini ditegaskan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, saat menerima kunjungan Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia (Komnas Disabilitas RI) di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (3/7/2025).
Dalam audiensi tersebut, Wako Hendri menyampaikan bahwa Pemko telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung penyandang disabilitas, seperti penyediaan jalur kursi roda di beberapa kantor pemerintahan dan penyesuaian infrastruktur jalan agar lebih ramah disabilitas. Meski demikian, ia mengakui bahwa masih diperlukan penyempurnaan di berbagai aspek.
“Ini menjadi ruang strategis untuk berdialog secara terbuka dengan lembaga dan komunitas disabilitas. Kami ingin memastikan setiap kebijakan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan para disabilitas,” ujarnya.
Saat ini, jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang Panjang tercatat sekitar 500 orang. Pemerintah kota berkomitmen untuk merancang program-program inklusif yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, perkantoran, serta fasilitas publik lainnya.
Pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap disabilitas non-fisik, seperti buta warna, yang kerap terabaikan. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemko untuk memperluas pemahaman dan cakupan layanan terhadap ragam disabilitas.
“Semoga Komnas Disabilitas terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kesetaraan, dan Padang Panjang dapat menjadi contoh nyata kota yang berpihak kepada semua lapisan masyarakat,” tambah Hendri.
Sementara itu, Ketua Komnas Disabilitas RI, Rachmita Maun Harahap, menegaskan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dan pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
“Saat ini ragam disabilitas di Indonesia meliputi disabilitas fisik, sensorik penglihatan dan pendengaran, intelektual, mental, serta disabilitas ganda atau multi. Semua memiliki hak yang sama dan setara,” jelasnya.
Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Komnas Disabilitas dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.
