Sumbarkita – Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar Sosialisasi Keamanan Informasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut di Hall Lantai III Balai Kota, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran ASN terhadap pentingnya perlindungan data pemerintah dan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Kepala Bidang e-Government dan Teknologi Informatika, Dinas Kominfo Padang Panjang, Rini Samirawati, menyatakan bahwa kemajuan teknologi memudahkan pelayanan publik, namun juga membawa risiko keamanan data.
“Serangan siber, kebocoran data, hingga penyalahgunaan informasi merupakan risiko nyata yang harus diantisipasi secara serius. Keamanan informasi penting untuk melindungi data pribadi, instansi, maupun masyarakat dari kebocoran, pencurian, atau penyalahgunaan,” ujar Rini.
Ia menekankan, data adalah aset utama organisasi yang jika bocor dapat menimbulkan kerugian finansial, merusak reputasi instansi, bahkan berpotensi menimbulkan tuntutan hukum. Keamanan informasi harus menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity), dan ketersediaan (availability) data.
“Praktiknya bisa dimulai dari hal sederhana seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membagikan data sensitif sembarangan, waspada terhadap phishing, serta mematuhi kebijakan keamanan informasi yang berlaku,” tambah Rini.
Rini juga mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat tata kelola keamanan informasi, termasuk pengelolaan akun, penggunaan email dinas, hingga backup data secara rutin.
“Hal-hal sederhana ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan,” jelasnya.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Manggala Pertama Hanna Pratiwi, secara daring. Ia memaparkan pentingnya penerapan Information Security Management System (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berbasis pendekatan risiko bisnis dengan prinsip Plan-Do-Check-Act.
Hanna menambahkan, terdapat lima aspek utama dalam keamanan data: kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan ketertelusuran. Penggunaan enkripsi, sertifikat elektronik, serta sistem cadangan dan pemulihan data menjadi langkah penting menjaga keamanan informasi di pemerintahan.
“Setiap aspek ini penting untuk menjamin keamanan informasi di lingkungan pemerintahan, termasuk melalui penggunaan enkripsi, sertifikat elektronik, serta sistem cadangan dan pemulihan data,” jelasnya.
