Sumbarkita – Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, mendorong semua pemangku kepentingan untuk menjadikan kota ini sebagai pelopor dalam penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sumatera Barat.
Pernyataan ini disampaikan Allex saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Padang Panjang, Jumat (20/6), di ruang VIP Balai Kota. Ia menekankan pentingnya hasil nyata dari pertemuan tersebut.
“HLM ini harus menghasilkan rumusan yang konkret, terukur, dan bisa segera diimplementasikan,” tegasnya.
Allex menilai ETPD bukan sekadar tren, tetapi menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menyebut digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas keuangan daerah, serta memperluas inklusi keuangan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Allex juga menggarisbawahi pentingnya transformasi digital yang tengah berlangsung di kota tersebut. Ia menyebut implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) terus dioptimalkan untuk mendukung sistem transaksi non-tunai.
Arah kebijakan ke depan, lanjut Allex, akan difokuskan pada optimalisasi regulasi yang mendukung ETPD, termasuk digitalisasi penuh dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah. Ia juga menegaskan peran strategis Bank Nagari sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung sistem digitalisasi keuangan.
Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Dandy Indarto Seno, mengatakan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah merupakan bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Digitalisasi menciptakan efisiensi, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjadi katalisator sektor unggulan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Padang Panjang, Winarno, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif mendukung kebijakan ETPD melalui pelaksanaan evaluasi berkala serta forum HLM antarperangkat daerah.
“Kolaborasi antara Pemda dan Pemprov terus diperkuat untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap era digital,” pungkasnya.
