Sumbarkita – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam membangun sistem tata kelola data yang terintegrasi melalui peluncuran program strategis bertajuk “Solok Selatan Satu Data”.
Program ini diharapkan menjadi solusi dalam penyeragaman Peta Dasawisma dan Penomoran Rumah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Peluncuran program ini dikemas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Rabu (21/5/2025), dan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Sekretaris Daerah, para staf ahli, pimpinan OPD, camat, wali nagari, serta seluruh kepala jorong se-Kabupaten Solok Selatan.
Wakil Bupati Yulian Efi dalam sambutannya menyampaikan, hingga tahun 2024 terdapat 1.935 kelompok dasawisma tersebar di 275 jorong. Ia menekankan pentingnya penyeragaman peta dan penomoran rumah dalam setiap jorong sebagai upaya menyederhanakan pendataan dan menyinkronkan program pemerintah.
“Penyeragaman ini bukan hanya soal teknis administrasi, tapi juga langkah strategis untuk mewujudkan Solok Selatan yang lebih tertata, terukur, dan tepat sasaran,” ujar Yulian Efi, yang juga menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Salah satu inovasi unggulan dalam program ini adalah peluncuran aplikasi digital Simsalabim. Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi antara Tim Penggerak PKK, Dinas Sosial PMD, dan sejumlah perangkat daerah. Simsalabim dirancang untuk memuat informasi penting seperti foto rumah, titik koordinat, jumlah KK, data bantuan sosial, kepesertaan BPJS, kondisi stunting, anak putus sekolah, hingga tagihan PBB.
“Harapan kami, aplikasi Simsalabim menjadi embrio nyata dari ‘Solok Selatan Satu Data’, menyediakan informasi by name by address yang akurat dan komprehensif,” tambah Wabup.
Dengan sistem data yang lebih tertata, Pemkab Solok Selatan optimistis bahwa kebijakan dan program sosial akan lebih mudah diawasi, dievaluasi, serta disalurkan secara tepat sasaran. Program ini juga menjadi tonggak penting dalam upaya modernisasi tata kelola pemerintahan di daerah.
