Sumbarkita – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang benar-benar berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar pada Rabu (12/11/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.
Rapat paripurna yang membahas jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Darmansyah. Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Hakimin, Dani Sopian, dan Ermizen. Hadir pula unsur Forkopimda, anggota DPRD, staf ahli bupati, para asisten, kepala OPD, serta jajaran pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Risnaldi secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan saran, masukan, serta kritik konstruktif untuk penyempurnaan Rancangan APBD 2026. Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian tak terpisahkan dari mekanisme pembahasan anggaran yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Anggota Dewan yang terhormat, yang telah memberikan saran dan masukan terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026. Semoga hal itu dapat mendorong terciptanya APBD yang berpihak kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Pesisir Selatan yang lebih sejahtera,” ujar Risnaldi.
Komitmen pada Program Prioritas dan Kesejahteraan Publik
Menanggapi berbagai pandangan fraksi, Risnaldi menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tetap menjaga kesinambungan program prioritas di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional. Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan daerah akan ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi dan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program-program yang berdampak langsung pada pelayanan publik akan tetap menjadi fokus utama pemerintah. Sementara itu, kegiatan yang dinilai kurang strategis akan diarahkan untuk efisiensi atau dilakukan refocusing anggaran agar lebih tepat sasaran.
Optimalisasi PAD dan Penguatan Kemandirian Daerah
Dalam paparannya, Risnaldi menyampaikan bahwa Pemkab Pesisir Selatan terus memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan mencakup optimalisasi pengelolaan aset, inovasi pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta dan pelaku usaha daerah.
Selain itu, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pusat, provinsi, dan daerah akan terus dijaga agar berbagai program prioritas dapat berjalan efektif dan berkesinambungan.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur
Dalam bidang pendidikan, Risnaldi menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan berkualitas tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah akan memperkuat sarana dan prasarana pendidikan agar seluruh nagari, hingga daerah terpencil di Pesisir Selatan, merasakan kehadiran layanan pendidikan yang lebih baik.
Di sektor kesehatan, Pemkab memastikan peningkatan fasilitas dan kemudahan layanan bagi masyarakat kurang mampu. Salah satunya melalui penambahan kuota BPJS daerah dan perbaikan fasilitas kesehatan agar pelayanan publik semakin memadai.
“Kami akan berupaya mempermudah pelayanan kesehatan dan menambah kuota BPJS bagi masyarakat kurang mampu,” tegasnya.
Sementara itu, pembangunan dan peningkatan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan drainase akan terus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan skala prioritas yang telah ditetapkan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, UMKM, dan Ketahanan Pangan
Risnaldi turut menyoroti pentingnya penguatan ekonomi masyarakat, khususnya sektor UMKM. Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi antara perangkat daerah dan perbankan dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta bantuan modal bagi pelaku usaha kecil menengah.
Dalam bidang pertanian, pemerintah mendorong program tanam serentak, hilirisasi komoditas unggulan, serta pelibatan generasi muda dalam pertanian modern. Program unggulan Nagari Kanyang diharapkan mampu menciptakan ketahanan pangan di tingkat nagari serta meningkatkan pendapatan petani.
Pengawasan Sosial dan Penyelesaian Proyek Infrastruktur
Menanggapi saran DPRD terkait pengawasan program sosial seperti PKH dan program pengentasan kemiskinan lainnya, Risnaldi menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi berkala, termasuk membuka ruang kolaborasi bersama DPRD agar pengawasan semakin optimal.
Terkait proyek infrastruktur yang belum selesai, ia menjelaskan bahwa detail teknis akan disampaikan dalam forum hearing antara komisi DPRD dan OPD terkait agar pembahasannya lebih mendalam dan terarah.
Lima Program Unggulan RPJMD 2025–2029
Risnaldi menegaskan bahwa seluruh program pro-rakyat telah terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2025–2029 yang memuat lima program unggulan daerah, yaitu Nagari Kanyang, Nagari Pandai, Nagari Mengaji, Nagari Sehat, dan Nagari Sejahtera.
Kelima program tersebut menjadi landasan Pemkab dalam memastikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
Penyesuaian NJOP dan Pendataan Pajak Berbasis GIS
Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah tengah melakukan penyesuaian NJOP agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini, namun tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pendataan pajak juga kini telah didukung sistem GIS (Geographic Information System) untuk meningkatkan akurasi serta efektivitas pemungutan pajak daerah.
Penguatan Sektor Pariwisata
Di sektor pariwisata, Pemkab Pesisir Selatan terus mendorong peningkatan kualitas destinasi melalui pembangunan infrastruktur pendukung, promosi wisata kreatif, serta kerja sama dengan pelaku usaha dan komunitas lokal. Wisata bahari, budaya, dan ekowisata tetap menjadi tulang punggung pengembangan pariwisata daerah.
Di akhir penyampaiannya, Risnaldi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis Rancangan APBD 2026 mampu menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
“Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimistis RAPBD 2026 dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” tutupnya.
