Sumbarkita – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, beraudiensi dengan Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Kamis (5/2/2026), guna menindaklanjuti dokumen studi kelayakan (feasibility study/FS) pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi daerah.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Annisa memaparkan rencana pengembangan BUMD Kabupaten Dharmasraya yang dirancang untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan berkelanjutan.
“BUMD kami rancang sebagai motor penggerak ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan,” ujar Annisa.
Ia menjelaskan, BUMD direncanakan bergerak pada sejumlah sektor strategis, antara lain Rice Milling Unit, pengelolaan aset eks-HGU, replanting dan pengolahan kelapa sawit, serta industri pakan, yang dinilai memiliki prospek ekonomi dan nilai tambah bagi daerah.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
“Hasil evaluasi merekomendasikan adanya penyesuaian struktur permodalan agar pendirian dan pengelolaan BUMD sesuai dengan regulasi serta prinsip tata kelola keuangan daerah,” kata Yudia Ramli.
Selain aspek permodalan, Kementerian Dalam Negeri juga menekankan pentingnya kesiapan regulasi sebagai dasar operasional BUMD, termasuk penyusunan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terbuka terhadap masukan pemerintah pusat dan siap melakukan penyesuaian dokumen perencanaan secara bertahap dan terukur.
“Kami berkomitmen memastikan pendirian BUMD berjalan sesuai ketentuan agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Annisa.
Audiensi Bahas Penguatan Fiskal Daerah
Sebelumnya, Bupati Annisa juga melakukan audiensi dengan Agus Fatoni, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, guna membahas penguatan pembiayaan fiskal daerah.
Pertemuan tersebut membahas potensi bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan berdasarkan indikator kinerja daerah, antara lain pengendalian inflasi, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, kependudukan, serta kualitas pelaksanaan APBD.
Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pemanfaatan berbagai skema pembiayaan pembangunan.
“Pembiayaan daerah harus dimanfaatkan secara produktif, akuntabel, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar memberikan dampak ekonomi jangka panjang,” ujar Agus Fatoni.
Selain bantuan pemerintah pusat, Dirjen Bina Keuangan Daerah juga menyarankan pemanfaatan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk pembiayaan infrastruktur strategis.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Annisa menyatakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan mengkaji setiap opsi pembiayaan secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan fiskal.
