SUMBARKITA.ID — Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan kecil kemungkinan pemerintah akan tetap melakukan vaksinasi pada November mendatang. Apalagi hingga saat ini belum ada izin dan efikasi dari vaksin tersebut.
“Kita belum ada izin karena belum tahu vaksin yang mana nantinya walaupun sudah ditentukan yang kami khawatirkan ada unsur tekanan pada BPOM untuk mengeluarkan izin darurat penggunaan,” kata Pandu Rabu (28/10/2020).
Walaupun memang izin penggunaan darurat dimungkinkan, Pandu meminta agar tidak ada desakan kepada BPOM karena tugasnya memastikan obat aman untuk masyarakat. Dibutuhkan waktu cukup panjang, dan dia meragukan tahun ini dapat dilakukan vaksinasi.
“BPOM bertugas melindungi masyarakat tunggu semua hasil studi sehingga benar-benar bisa melaksanakan vaksinasi dengan aman dan efektif,” tambahnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku baru ditelepon Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal vaksinasi Covid-19. Menurut dia, Jokowi mengingatkan agar keamanan menjadi perhatian utama. Hal itu dipaparkan Luhut saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Jumat (23/10/2020).
“Tadi presiden telepon saya. Tadinya rencana kita mau, karena barangnya dapat, rencana minggu kedua November bisa saja tidak kecapai minggu kedua November, bukan karena barangnya, barangnya siap, tapi adalah emergency used authorization (izin penggunaan darurat) belum bisa dikeluarkan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) karena ada aturan-aturan, step-step yang harus dipatuhi,” ujarnya.
“Dan itu presiden saya lihat tidak mau lari dari situ. Beliau mengatakan keamanan nomor satu,” lanjutnya dilansir cnbcindonesia. (af/sk)
