Sumbarkita – Pemerintah Kota Padang terus mendorong penguatan tata kelola data melalui penerapan statistik sektoral yang terintegrasi. Hal itu ditegaskan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Padang, Corri Saidan, saat membuka pelatihan analisis data statistik sektoral berbasis Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) di Gedung Abu Bakar Jaar, Rabu (2/7/2025).
Corri menyebutkan, di era digitalisasi dan keterbukaan informasi, dibutuhkan kerangka kerja yang menyatukan seluruh proses statistik mulai dari perencanaan hingga diseminasi data.
“Penyelenggaraan statistik sektoral yang andal dan terstandar menjadi fondasi penting untuk mendukung pembangunan berbasis data. Salah satunya melalui penerapan GSBPM,” ujarnya.
Ia menambahkan, GSBPM juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Kebijakan ini mewajibkan setiap data pemerintah memiliki standar, metadata yang jelas, dan simpul data yang ditunjuk secara resmi.
“Dengan alur produksi data yang seragam dan akuntabel, kita bisa mencegah tumpang tindih, duplikasi pengumpulan, dan ketidaksesuaian metodologi,” tambah Corri.
Lebih lanjut, Corri menekankan bahwa kebijakan yang tepat sasaran hanya dapat lahir dari data yang akurat dan mutakhir.
“Penyelesaian berbagai persoalan pembangunan harus diawali dengan data. Jika kita ingin Padang menjadi kota pintar, sehat, dan sejahtera, maka semua harus berbasis data dan fakta,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Padang, Dessi Febriyanti, menjelaskan bahwa GSBPM mencakup delapan tahapan utama dalam siklus statistik: identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi.
“Data berkualitas menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan monitoring pembangunan yang akurat,” ujar Dessi.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Boby Firman, menyebut GSBPM merupakan pilar penting dalam penerapan SDI di daerah.
“Model ini memastikan proses statistik di OPD lebih terstandar dan terorganisir. Hasil akhirnya adalah data yang konsisten dan dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan,” kata Boby.
Melalui pelatihan ini, Pemko Padang berharap pemahaman seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap GSBPM semakin meningkat, guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat.
