Sumbarkita – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan rencana bertransformasi menjadi partai politik pada tahun ini. Deklarasi tersebut disampaikan usai pelaksanaan rapat kerja nasional (rakernas), sekaligus menegaskan dukungan agar Anies Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia.
Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa cita-cita utama organisasi tersebut adalah mendorong terwujudnya Indonesia yang lebih adil dan makmur, dengan kepemimpinan nasional yang mereka nilai tepat.
“Satu hal kita menginginkan Indonesia lebih adil dan makmur dan yang kedua kita menginginkan bahwa pemimpin nasional kita nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam live YouTube Gerakan Rakyat, Minggu (18/1/2026).
Sahrin menuturkan, perjuangan Gerakan Rakyat yang dimulai sejak 2023 kini memasuki fase baru dengan target politik yang lebih konkret. Melalui rakernas, organisasi tersebut menetapkan langkah resmi untuk membentuk partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat.
“Dan di awal 2026 kita mencatatkan bahwa persaudaraan atau perkumpulan Gerakan Rakyat ini melalui rapat kerja nasional, telah menetapkan berdirinya partai politik dan partai itu adalah Partai Gerakan Rakyat,” katanya.
Namun demikian, Sahrin mengakui bahwa proses pendirian partai politik di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Ia menekankan besarnya tantangan administratif dan struktural yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang ringan, kita semua sadar bahwa mendirikan partai politik di Indonesia ini dan mungkin bisa dicek di seluruh negara barangkali, pendirian partai politik di Indonesia adalah penuh dengan syarat-syarat yang mungkin sangat-sangat berat di muka bumi ini,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota Gerakan Rakyat mengenai kewajiban membangun struktur kepengurusan yang lengkap dan merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat pendirian partai politik.
“Yang pertama untuk mendirikan partai politik harus memiliki kepengurusan di tingkat pusat dan 100% di tingkat wilayah, berarti kita harus memiliki 38 struktur di seluruh provinsi yang kedua harus ada 75% di seluruh daerah, berarti sekitar 402 kota/kabupaten kita harus memiliki struktur,” ujarnya.
Deklarasi tersebut menandai babak baru Gerakan Rakyat dalam kancah politik nasional, seiring dengan langkah konsolidasi organisasi menuju partai politik dan agenda politik yang lebih luas ke depan.
