Sumbarkita – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) pada triwulan II tahun 2025 hanya sebesar 3,94 persen, terendah di antara sepuluh provinsi di Pulau Sumatera.
Angka tersebut jauh di bawah Kepulauan Riau (Kepri) yang menempati posisi pertama dengan pertumbuhan 7,14 persen, sekaligus di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,12 persen.
Berikut urutan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera berdasarkan data BPS Triwulan II 2025:
- Kepulauan Riau – 7,14%
- Sumatera Selatan – 5,39%
- Lampung – 5,09%
- Jambi – 4,99%
- Bengkulu – 4,99%
- Aceh – 4,94%
- Sumatera Utara – 4,69%
- Riau – 4,59%
- Kepulauan Bangka Belitung – 4,09%
- Sumatera Barat – 3,94%
Meskipun tetap tumbuh positif, capaian tersebut menandakan perlambatan ekonomi Sumbar dibandingkan provinsi tetangga. Perlambatan ini dikhawatirkan memengaruhi serapan tenaga kerja serta sektor-sektor produktif seperti perdagangan, konstruksi, dan pertanian yang menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Pengangguran Masih Tinggi
Selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, Sumbar juga menghadapi tantangan pada sektor ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPS Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumbar tercatat 5,69 persen, tertinggi kedua di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau (6,89 persen).
Berikut data lengkap TPT provinsi se-Sumatera:
- Kepulauan Riau: 6,89%
- Sumatera Barat: 5,69%
- Aceh: 5,50%
- Sumatera Utara: 5,05%
- Jambi: 4,48%
- Riau: 4,12%
- Kep. Bangka Belitung: 4,17%
- Lampung: 4,07%
- Sumatera Selatan: 3,89%
- Bengkulu: 3,24%
Apa Itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)?
BPS mendefinisikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebagai persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang belum memiliki pekerjaan meskipun sedang mencari kerja. Semakin tinggi angka TPT, semakin besar tekanan pasar tenaga kerja di suatu wilayah.
Dengan posisi pertumbuhan ekonomi terendah dan pengangguran tertinggi kedua di Sumatera, Sumatera Barat menghadapi tantangan ganda dalam menjaga momentum ekonomi.
Kondisi ini menuntut langkah strategis pemerintah daerah untuk memperkuat investasi, memperluas lapangan kerja, dan mendorong sektor produktif agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata ke seluruh lapisan masyarakat.
