Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*
Kita semua tahu betapa kusutnya urusan data di negeri ini. Selama bertahun-tahun data sosial ekonomi Indonesia ibarat tiga kapal yang berlayar ke arah yang berbeda-beda: ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Masing-masing memuat angka yang tak pernah benar-benar sinkron. Ketika pemerintah hendak menyalurkan bantuan, ketidaksinkronan data itu berujung pada tragedi sosial yang berulang: penerima bantuan sosial (bansos) fiktif, warga miskin yang secara ajaib hilang dari daftar, dan keluarga yang berulang-ulang ditolak dengan alasan tidak terdaftar.
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyebut Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai jalan pintas yang elegan untuk mengakhiri kekacauan tersebut. Sebuah data tunggal, satu rujukan untuk seluruh kebijakan sosial, dan satu kebenaran tentang kondisi ekonomi rakyat Indonesia. Di atas kertas, dengan DTSEN, data keluarga akan dikumpulkan, dipadankan, disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan ditautkan dengan identitas tunggal. Semua program sosial kemudian akan merujuk pada satu basis data yang rapi, bersih, dan modern. Namun, bagi mereka yang akrab dengan dinamika politik dan birokrasi Indonesia, kerapian biasanya hanya berlaku pada presentasi PowerPoint semata, bukan pada implementasi di lapangan.
Janji data tunggal: satu kebenaran, satu negara
Kebutuhan akan reformasi data memang nyata adanya. Kita tidak bisa lagi menoleransi kebocoran bansos yang sudah menjadi noda permanen dalam wajah kesejahteraan sosial kita. Namun, di balik kemasan megah solusi data tunggal itu, kita harus sadar bahwa data tidak pernah lahir dalam ruang hampa yang netra.
Data, pada dasarnya, adalah hasil interpretasi: survei, wawancara, proses input, hingga penilaian yang diselimuti subjektivitas. Ada fakta di lapangan tentang keluarga yang terlalu malu untuk mengakui kemiskinan mereka, tentang enumerator yang terburu-buru mengisi data secara asal-asalan, bahkan tentang pemerintah daerah yang sengaja memanipulasi kategori kemiskinan untuk mengejar angka kinerja daerahnya. Ada pula pejabat lokal yang memiliki kuasa untuk memutuskan siapa yang secara administratif “dibuat miskin” dan siapa yang “tidak miskin”. Ketika data hasil kompromi, bahkan manipulasi lokal, itu disulap menjadi data tunggal, kita seolah-olah sedang menobatkan data tersebut sebagai satu-satunya kebenaran nasional yang tak terbantahkan.
Di sanalah bahaya sesungguhnya mulai mengendap. Jika DTSEN sedari awal tidak akurat, semua kebijakan yang disandarkan padanya sudah pasti akan salah arah. Lebih jauh lagi, jika data itu terbukti diskriminatif, bantuan sosial yang disalurkan pun akan menjadi diskriminatif. Jika DTSEN bocor, privasi warga menjadi korban. Yang paling mengkhawatirkan, jika data tunggal itu dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan, ia tak ubahnya menjadi tiket politik atau alat barter proyek yang dibungkus dengan legitimasi “data negara”.
Ketika algoritma mengalahkan nurani
DTSEN berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan karena data tidak sepenuhnya hidup bersama dengan kenyataan. Bayangkan saja seorang buruh serabutan dengan tiga anak; penghasilannya fluktuatif, yang di atas kertas mungkin terlihat cukup, tetapi di dunia nyata keluarganya kerap kekurangan makan. Jika DTSEN mengklasifikasikannya sebagai “tidak miskin” berdasarkan rata-rata penghasilan, pintu bantuan sosial akan tertutup rapat baginya. Contoh lain, bayangkan seorang ibu tunggal yang jatuh miskin sejak pandemi tetapi belum sempat memperbarui data; jika DTSEN menyatakan ia “layak tapi tidak prioritas”, nasibnya bergantung pada baris tabel di sebuah database.
Data yang tidak mampu menangkap dinamika hidup orang miskin hanya akan menciptakan kekerasan administratif baru. Kita sudah sering menyaksikan betapa kejamnya birokrasi yang berlindung di balik kalimat sakti: “Sudah sesuai data, Bu,” ketika menolak permohonan bantuan. Dalam konteks ini, DTSEN berpotensi menjadi mekanisme penyisihan, alih-alih perlindungan yang dijanjikan.
Potensi penyalahgunaan: ketika data jadi senjata politik
Masalah paling serius DTSEN bukan pada teknologi canggih yang digunakan, melainkan pada kuasa absolut yang didapat oleh pihak yang mengendalikan data. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa setiap proyek besar yang tampak mulia hampir selalu memiliki pintu samping untuk kepentingan gelap.
