SUMBARKITA.ID — Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengungkap kegelisahan konstituennya, terkait rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat mulai Senin depan (14/9).
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II DKI Jakarta itu mengatakan, banyak aspirasi dari warga ibu kota yang mempertanyakan, keberatan sekaligus kecewa dengan rencana Anies tersebut.
“Keputusan Gubernur DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB di Jakarta untuk fase yang keempat kali ini sangat meresahkan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil yang selama ini hidup dari sektor informal dan berpenghasilan pas-pasan, serta anak-anak muda produktif dan kreatif,” ucap Masinton, Jumat (11/9).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan tiga kebijakan PSBB yang diberlakukan sejak 10 April 2020 sampai 23 April 2020. Selanjutnya pemberlakuan PSBB diperpanjang selama 28 hari dari 23 April sampai 22 Mei 2020.
Adapun fase ketiga dimulai dari 22 Mei sampai 4 Juni 2020. Selanjutnya, Pemprov DKI mulai 5 Juni 2020 memberlakukan PSBB transisi.
Pemprov DKI lantas berencana mencabut PSBB transisi. Selanjutnya, PSBB ketat akan berlaku mulai pekan depan guna menekan pertambahan kasus Covid-19.
“Namun Provinsi DKI Jakarta masih menduduki posisi pertama dalam jumlah penambahan kasus positif yang paling banyak secara nasional,” lanjut Masinton.
Legislator PDI Perjuangan itu menilai kebijakan Anies selama ini dalam penanggulangan pandemi Covid-19 tidak tepat.Menurutnya, warga khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yang mulai berbenah saat masa transisi bakal kembali terpuruk oleh PSBB ketat.
“Sekarang pelaku UMKM ini merasa terhempas kembali dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta yang memberlakukan kembali PSBB fase keempat ini,” tegasnya.
Gubernur Anies, lanjut Masinton, semestinya meniru Provinsi Jawa Barat yang mampu menekan jumlah kasus baru Covid-19 sejak Juni 2020 dengan menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dengan memberdayakan seluruh aparatur pemerintahan dan hingga tingkat desa.
Dengan pola itu, Jabar juga melibatkan ibu-ibu PKK yang mendirikan dapur umum guna menyuplai makanan ke rumah-rumah warga di desa yang memberlakukan PSBM. Oleh karena itu Masinton menegaskan, PSBM lebih tepat ketimbang PSBB.
“Penerapan PSBB kembali secara sepihak oleh Gubernur DKI akan menghilangkan roh kota metropolitan Jakarta menjadi kota zombi, kota metropolitan tanpa roh metropolis. Atau mungkin Jakarta sedang dipimpin zombie yang kerja dengan kata tanpa aksi nyata alias NATO (no action talk only),” sebutnya. (jpnn/sumbarkita)
