Oleh: Siti Nuraisyah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah bersikukuh program ini tetap berjalan, meski kasus keracunan massal di Bandung Barat menimbulkan keresahan luas. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menegaskan perbaikan akan dilakukan “sambil jalan” tanpa penghentian terlebih dahulu. Presiden pun telah memerintahkan pengawasan diperketat.
Kedengarannya meyakinkan. Namun, jika dicermati lebih dalam, pilihan kebijakan ini justru menimbulkan pertanyaan besar: apakah keselamatan anak-anak benar-benar menjadi prioritas, atau sekadar upaya mempertahankan citra sebuah program strategis nasional?
Tujuan MBG sesungguhnya mulia: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi memadai agar tumbuh sehat dan cerdas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan ironi. Kasus keracunan di Bandung Barat menimpa puluhan siswa. Di Tuban, anak-anak menemukan ulat di sayuran MBG. Dua kasus ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan alarm bahaya yang tak bisa diabaikan.
Bagaimana mungkin program yang didesain untuk meningkatkan kualitas gizi justru berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak? Bukankah ini paradoks yang memalukan?
“Perbaiki Sambil Jalan”: Kebijakan Tambal Sulam?
Pemerintah menekankan bahwa evaluasi dan mitigasi risiko dilakukan tanpa menghentikan distribusi. Tetapi, perbaikan “sambil jalan” berisiko melahirkan korban baru. Apalagi yang dipertaruhkan adalah nyawa generasi penerus bangsa.
Evaluasi menyeluruh bukan sekadar rapat koordinasi antar-menteri. Dibutuhkan tim investigasi independen, yang tidak berada di bawah bayang-bayang pemerintah. Tanpa itu, sulit mengharapkan hasil evaluasi yang jujur dan transparan.
Kita perlu tahu: apakah masalah terjadi pada bahan baku, rantai distribusi, penyimpanan, atau lemahnya SOP pekerja? Standar sudah ada, bahkan pedoman teknis telah disusun oleh otoritas gizi. Namun implementasi di lapangan terbukti jauh panggang dari api. Arahan tanpa eksekusi tegas hanyalah slogan kosong.
Transparansi dan Akuntabilitas
Lebih jauh, pemerintah perlu membuka data secara terang benderang. Berapa kasus serupa yang terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap vendor penyedia makanan?
Tanpa transparansi, publik berhak curiga bahwa program ini bukan hanya sarat masalah teknis, tetapi juga berpotensi dijadikan komoditas politik. Apalagi, MBG adalah janji kampanye Presiden Prabowo. Jangan sampai ambisi politik mengorbankan kesehatan anak-anak bangsa.
Kita bicara tentang uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Jika program dijalankan dengan ceroboh, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan anak-anak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ironis jika program yang seharusnya melawan stunting justru melahirkan trauma dan penyakit baru.
Perbaiki, Jangan Dipoles
Mari tegaskan: program MBG sangat penting, dan harus tetap ada. Namun, cara pelaksanaannya mesti benar. Beberapa langkah mendesak bisa dilakukan:
- Hentikan sementara distribusi di wilayah rawan hingga hasil audit keluar.
- Audit menyeluruh terhadap seluruh rantai produksi dan distribusi.
- Libatkan masyarakat, sekolah, dan LSM dalam pengawasan kualitas makanan.
- Transparansi anggaran dan vendor agar publik tahu ke mana uang rakyat mengalir.
- Penegakan hukum tegas bagi pihak yang lalai, baik penyedia maupun pejabat yang menutup mata.
Tanpa langkah konkret ini, MBG hanya akan menjadi bahan olok-olok di media sosial—dari “Makan Bergizi Gratis” menjadi “Makan Beracun Gratis.”
Kasus ini adalah ujian besar bagi pemerintah. Jika benar peduli pada generasi muda, keselamatan harus ditempatkan di atas segalanya. Evaluasi sambil jalan mungkin terdengar efisien, tetapi nyawa anak-anak tidak boleh dijadikan bahan eksperimen.
Publik ingin bukti, bukan janji. Jika dikelola dengan serius, MBG bisa menjadi warisan berharga bagi bangsa. Tetapi jika dijalankan setengah hati, ia akan berubah menjadi bumerang yang merusak kepercayaan dan kesehatan masyarakat.
Anak-anak Indonesia pantas mendapat makanan bergizi yang benar-benar aman, bukan sekadar program yang dikebut demi citra politik.
*Siti Nuraisyah, Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas
