SUMBARKITA.ID – Aliansi Mahasiswa Peduli Unand (AMPU) menggelar aksi koin di depan Bundaran Fakultas Kedokteran, Selasa (28/6/2022). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa kepada Rektor Universitas Andalas (Unand) yang dinilai gagal memberikan solusi atas Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).
Koordinator aksi, Tedy Berlin mengatakan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang menilai rektor belum juga memberikan solusi kepada mahasiswa yang tidak lolos KIP-K. Dimana pada aksi sebelumnya, pihak AMPU dan pihak rektorat sudah duduk bersama terkait nasib mahasisawa jalur mandiri yang tidak lolos verifikasi KIP untuk jalur mandiri.
“Saat duduk bersama kemarin, rektor minta data semua mahasiswa yang terdampak agar bisa memberikan solusi atas hal ini. Setelah kami berikan, sampai sekarang tidak ada kabarnya lagi. Kami hanya meminta agar mahasiswa yang tidak lolos verifikasi itu diberi masa tenggang pembayaran UKT dan uang lainnya,” jelas Teddy.
Teddy juga menerangkan, Koin Untuk Unand ini adalah bentuk kekecewaan AMPU terhadap kampus yang gagal menyelesaikan permasalahan itu. Nantinya, koin tersebut akan diserahkan kepada rektor secara simbolis.
Selain itu, AMPU juga menyoroti masalah keamanan kampus. Berdasarkan survey yang telah dilakukan UKM PHP, dari 48 orang yang mengisi kuisioner tersebut, sebanyak 22,9% mengatakan bahwa kampus belum aman, yang mana angka tersebut paling tinggi. Terhadap penilaian keamanan di lingkungan kampus unand, dari rentang 1 (nilai terendah) hingga 10 (nilai tertinggi), sebanyak 29,2% (angka tertinggi) memberikan penilaian 4 yang berarti tingkat keamanan di lingkungan kampus unand sangat buruk.
“Sepengetahuan saya sepanjang tahun 2022 ini, sudah ada tiga motor mahasiswa Unand yang hilang. Masak kampus sebesar ini masih juga kecolongan soal itu,” tuturnya.
Terakhir, AMPU juga menyoroti kasus kekerasan seksual di kampus, dari data yang diperolehnya ada dua kasus terjadi di Unand yang belum jelas penyelesaiannya.
“Dulu rektor pernah berjanji untuk merampungkan Satgas PPKS (Penanganan Penghapusan Kekeradan Seksual), tetapi sudah beberapa bulan Satgas tersebut tidak kunjung terbentuk, sedangkan kami terus mendapatkan laporan kasus kekerasan seksual,” ungkapnya.
Lalu, AMPU sebelumnya juga sudah sering menghubungi rektor dan mengajak untuk mediasi, tetapi tidak pernah diberi kejelasan kapan ditemui. (*)
Pewarta : Fajar Alfaridho Herman
Editor : Hajrafiv Satya Nugraha
