Sumbarkita — Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, mengklarifikasi pemberitaan kunjungan kerja (kunker) sejumlah anggota DPRD kabupaten itu ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa (2/12/2025).
Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut anggota DPRD berangkat ke Sleman saat daerah dalam kondisi darurat bencana dan tidak merasakan duka rakyat, tidak benar dan perlu diluruskan.
Afredison menyampaikan bahwa sejak lima hari terakhir sebelum keberangkatan, semua anggota DPRD, termasuk anggota Komisi IV, telah terjun langsung ke lapangan membantu masyarakat terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Padang Pariaman.
“Para anggota dewan ikut mendampingi proses evakuasi, distribusi bantuan, hingga meninjau kerusakan di nagari-nagari bersama pemerintah daerah dan unsur penanggulangan bencana,” ujarnya.
Menurut Afredison, setiap hari anggota DPRD berada di lapangan saat situasi krisis dalam bencana alam.
Setelah fase tanggap darurat selesai, katanya, kini masuk masa pemulihan, yang lebih banyak melibatkan alat berat dan tim teknis.
“Pada tahap pemulihan ini fungsi DPRD lebih mengarah pada pengawasan dan koordinasi, bukan pekerjaan teknis di lapangan sehingga tidak semua anggota bisa terlibat penuh setiap saat,” tuturnya.
Afredison menekankan bahwa agenda kunker tersebut sudah direncanakan jauh hari sebelumnya dan telah disahkan dalam Badan Musyawarah (Bamus) satu bulan sebelum bencana melanda Padang Pariaman.
“Jadwal itu sudah masuk perencanaan resmi. Sudah dibahas dan telah ada surat menyurat antara DPRD dengan Pemkab Sleman sejak lama. Tidak mungkin serta-merta dibatalkan karena menyangkut agenda dua daerah,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa kunker itu berlangsung hanya beberapa hari dan rombongan sudah dijadwalkan kembali dalam waktu dekat.
Afredison juga meluruskan informasi bahwa semua anggota DPRD ikut berangkat. Ia menyebut bahwa yang berangkat hanyalah sebagian anggota Komisi IV dan beberapa dari Komisi I, sesuai dengan agenda bidang masing-masing.
“Anggota lainnya tetap berada di Padang Pariaman untuk memantau penanganan bencana. Tidak benar semua berangkat. Banyak anggota yang tetap stand by,” ucapnya.
Afredison juga membantah anggapan bahwa DPRD meninggalkan daerah di tengah bencana. Ia menyampaikan bahwa sejak awal bencana pihaknya telah melakukan sejumlah langkah kelembagaan, di antaranya mengawal penanganan darurat, memastikan bantuan tersalurkan dengan baik, berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan masyarakat, mengawal distribusi alat berat dan mengumpulkan data kerusakan untuk pemulihan anggaran
“DPRD tidak pernah meninggalkan masyarakat. Justru banyak rekomendasi dan langkah yang sedang kami rumuskan untuk percepatan pemulihan,” tuturnya.
Dengan klarifikasi itu, Afredison berharap publik mendapatkan informasi yang tepat dan tidak terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.
“Kami memahami situasi sedang sensitif. Karena itu, penting bagi kami menyampaikan fakta yang sebenarnya agar masyarakat tidak salah paham,” katanya.
