Sumbarkita – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020.
Empat orang dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik KPK dan menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/6).
“Pemeriksaan dilakukan atas nama PR, ACT, BP, dan AIA,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dilansir Antara.
Menurut Budi, keempatnya merupakan pegawai dan pejabat dari sejumlah perusahaan dan institusi keuangan yang diduga terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan bansos tersebut. Mereka adalah:
PR, pegawai pemasaran PT Multi Sari Sedap
ACT, Direktur PT Mitra Pangan Nusantara
BP, Direktur PT Integra Padma Mandiri
AIA, staf regional transaction banking pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
KPK belum merinci materi pemeriksaan, namun lembaga antirasuah tersebut menegaskan bahwa pendalaman dilakukan guna menelusuri aliran dana dan potensi penyimpangan dalam proses distribusi dan pengadaan bansos Presiden pada masa awal pandemi COVID-19.
Pengembangan dari Kasus Sebelumnya
Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara korupsi bansos COVID-19 yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat Kementerian Sosial, termasuk mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.
KPK secara resmi mengumumkan penyidikan tahap baru dalam perkara ini pada 26 Juni 2024, dengan menargetkan jaringan penyedia jasa, rekanan, serta pihak-pihak lain yang turut berperan dalam proses pengadaan.
Pada Selasa (27/5/2025) lalu, KPK juga telah memeriksa tiga dari lima saksi yang dijadwalkan. Dari pemeriksaan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang dinilai relevan dengan dugaan tindak pidana.
Ketiga saksi yang telah dimintai keterangan adalah:
Gilang Sasi Kirono, Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Divisi Hukum dan Kepatuhan Perum Bulog
Diding, Kepala Bagian Keuangan di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos
Robbin Saputra, seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sosial
KPK Tegaskan Komitmen Usut Tuntas
KPK menyatakan tetap konsisten menelusuri seluruh aktor dan jaringan yang terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan bansos, termasuk pihak swasta dan lembaga perbankan jika ditemukan indikasi pelanggaran.
“Kami mendorong seluruh pihak yang dipanggil untuk kooperatif demi kelancaran proses hukum,” kata Budi Prasetyo.
