Sumbarkita – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat melakukan visitasi ke sejumlah badan publik yang meraih nilai tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025. Salah satu yang dikunjungi adalah Pemerintah Kota Padang, yang tahun ini berhasil menembus tiga besar terbaik di Sumatera Barat.
Kunjungan dilakukan langsung oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, bersama jajaran ke Ruang PPID Utama Balai Kota Padang, Jumat (7/11/2025). Mereka disambut oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, beserta Kepala Dinas Kominfo, Boby Firman, dan jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Musfi Yendra mengapresiasi capaian signifikan Kota Padang dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik.
“Kalau untuk Kota Padang, lompatannya jauh tinggi,” ujar Musfi Yendra.
Musfi menjelaskan, pada penilaian tahun lalu Kota Padang berada di peringkat kedelapan dan masih dalam kategori menuju informatif. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Kota Padang bahkan belum masuk sepuluh besar.
“Kota Padang kemudian memaksimalkannya di tahun ini. Sejak awal 2025, Pemko terus aktif mengelola PPID dan melakukan konsultasi ke kami di KI,” tambahnya.
Musfi juga berpesan agar seluruh PPID utama di Sumatera Barat tetap aktif memperbarui dan merekap Daftar Informasi Publik (DIP) dengan baik, sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan pelayanan publik.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pendampingan KI Sumbar. Ia menilai, kehadiran KI memberikan motivasi bagi pemerintah kota untuk terus memperkuat sistem keterbukaan informasi.
“Komitmen kami di Padang bagaimana agar program Padang Amanah berjalan baik,” ujar Fadly.
Fadly menegaskan, keterbukaan informasi bukan sekadar jargon, tetapi menjadi bagian dari praktik pemerintahan yang transparan hingga ke seluruh jajaran internal Pemko Padang.
“Tentunya agar lebih baik ke depannya, kita butuh masukan dari Komisi Informasi,” kata wali kota.
Dalam kunjungan tersebut, tim KI Sumbar juga meninjau langsung Ruang Pelayanan PPID serta Padang Command Center (PCC) di Balai Kota. Mereka mendapatkan penjelasan mengenai berbagai aplikasi layanan publik seperti “Lapor Padang”, “Padang Mobile”, dan sistem pengaduan digital lainnya yang menjadi sarana masyarakat berinteraksi dengan pemerintah.
