Sumbarkita – Ketua Komisi II DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menyoroti kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Padang yang belum optimal dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) semester pertama tahun 2025.
Dalam rapat evaluasi kinerja OPD yang digelar Selasa (8/7), Rachmad menyampaikan apresiasi terhadap beberapa OPD yang telah menunjukkan capaian positif. Namun, ia juga menekankan perlunya intervensi serius dari wali kota terhadap OPD yang masih di bawah 40 persen dari target.
“Bagi OPD yang belum mencapai target, ini harus jadi perhatian khusus. Kami menyarankan agar Pemko memaksimalkan penggunaan teknologi dan sistem digitalisasi untuk meningkatkan capaian PAD,” ujar Rachmad.
Data Laporan Harian Realisasi PAD per 8 Juli 2025 mencatat, total PAD Kota Padang telah mencapai Rp445 miliar atau 49,76 persen dari target tahun ini sebesar Rp894,3 miliar. Capaian ini dinilai cukup baik untuk pertengahan tahun, namun masih menyisakan pekerjaan rumah besar.
Tiga OPD menjadi sorotan utama karena realisasi PAD-nya belum menyentuh angka 40 persen.
Pertama, Dinas Perhubungan (Dishub) dengan target PAD Rp3,39 miliar baru terealisasi Rp1,25 miliar (36,88 persen). Pendapatan sektor ini berasal dari retribusi parkir tepi jalan, tempat khusus parkir, serta layanan derek.
Kedua, Dinas Perdagangan (Disdag) yang baru merealisasikan Rp3,04 miliar dari target Rp12,45 miliar atau hanya 24,43 persen. Rachmad menyebut sektor ini lemah, terutama dalam pengelolaan retribusi pasar, pertokoan, dan penyedotan kakus.
Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan realisasi Rp14,96 miliar dari target Rp64,3 miliar (23,27 persen). PAD DLH bersumber dari retribusi kebersihan dan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk PDAM.
“Kami melihat, sejumlah OPD yang seharusnya menjadi penyumbang PAD besar ternyata belum maksimal. Jika mereka bekerja lebih optimal, tentu capaian PAD akan jauh lebih baik,” tegas Rachmad.
Ia berharap, Wali Kota Padang dapat segera mengambil langkah konkret agar seluruh OPD bekerja sesuai target dan tidak menyisakan beban di akhir tahun anggaran.
