Sumbarkita – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Sabtu 28 Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya menjadikan Istana Bung Hatta tidak sekadar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan sebagai pusat pariwisata sejarah dan penggerak ekonomi lokal.
“Istana Bung Hatta jangan hanya dijadikan sumber PAD semata. Ia harus dikembangkan menjadi ikon wisata yang berdampak langsung terhadap ekonomi warga, khususnya pelaku UMKM di sekitarnya,” ujar Muhidi di hadapan pengelola istana.
Sebagai salah satu bangunan cagar budaya bersejarah di Sumatera Barat, Istana Bung Hatta memiliki nilai strategis untuk dikembangkan lebih jauh. Muhidi menyarankan agar pengelolaan istana didasarkan pada roadmap pengembangan jangka panjang yang terukur dan berkelanjutan.
“Kalau memang ada kebutuhan pengembangan fasilitas atau program kegiatan, ajukan saja. DPRD siap menindaklanjuti. Pengelolaan harus berbasis rencana dan target yang jelas,” tegasnya.
DPRD Siap Dorong Dukungan Anggaran dan Promosi
Muhidi menegaskan bahwa DPRD Sumatera Barat akan terus mendorong upaya penguatan fungsi Istana Bung Hatta, baik dari sisi pelestarian budaya, promosi wisata, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat sekitar.
“Ini bukan hanya bangunan bersejarah, tapi juga potensi ekonomi dan edukasi. Perlu dikelola dengan pendekatan lintas sektor,” kata politisi asal Padang itu.
Kunjungan kerja Ketua DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. Dalam pemaparannya, Zulkarnain mengakui bahwa saat ini pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan anggaran dan regulasi ketat sebagai bangunan cagar budaya.
“Banyak siswa dan mahasiswa datang untuk studi sejarah. Tapi karena status cagar budaya, renovasi atau penambahan fasilitas sangat terbatas. Ini menghambat optimalisasi potensi istana,” jelasnya.
Zulkarnain juga menyampaikan bahwa tingkat pemanfaatan ruang dan hunian Istana Bung Hatta masih di bawah harapan. Dari target retribusi sebesar Rp500 juta pada tahun lalu, hanya sekitar Rp300 juta yang berhasil direalisasikan.
“Banyak pembatalan mendadak dari instansi pemerintah akibat efisiensi anggaran. Ini berdampak langsung ke pendapatan operasional,” tambahnya.
Ia berharap adanya sinergi lebih kuat antara pengelola, pemerintah kota, pemerintah provinsi, serta DPRD dalam menjadikan Istana Bung Hatta bukan hanya sebagai situs sejarah, tetapi juga ruang produktif yang hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.
