Sumbarkita – Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026.
Ia menyampaikan hal itu setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Padang pada Rabu (12/11), yang membahas tanggapan Wali Kota Padang atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD 2026.
Muharlion mengatakan bahwa Wali Kota Padang telah memberikan jawaban terhadap semua pandangan dan pertanyaan dari tiap fraksi DPRD. Meski demikian, proses pembahasan anggaran akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Muharlion menyampaikan bahwa terdapat beberapa program prioritas yang harus dipastikan pendanaannya dalam APBD 2026, terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil. Salah satunya, katanya, ialah program BPJS gratis yang mulai berjalan pada Agustus 2025.
“Untuk capaian tahun 2025 saja sudah lebih dari 60 ribu warga yang terlayani BPJS gratis. Tahun depan kita perkirakan meningkat menjadi sekitar 68 ribu jiwa. Maka, DPRD tentu akan mendukung agar alokasinya diperbesar,” tuturnya.
Selain itu, pihaknya menilai bahwa program seragam sekolah gratis penting untuk dilanjutkan karena memberikan manfaat langsung bagi keluarga kurang mampu.
“Program seperti ini harus tetap dianggarkan. Kita bisa melakukan efisiensi di pos belanja yang kurang prioritas, misalnya pada makan minum, alat tulis kantor, dan hal-hal administratif lainnya. Jadi, anggaran besar bisa diarahkan untuk masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Muharlion menanggapi pembahasan mengenai penambahan anggaran bagi RSUD Kota Padang. Ia menyebut bahwa DPRD optimistis terhadap kinerja manajemen rumah sakit, terutama setelah Wali Kota Padang melantik direktur baru yang berpengalaman di sejumlah daerah.
“Direktur baru ini sudah terbukti punya kinerja baik, baik di Pariaman maupun di Padang Panjang. Kita optimistis target pendapatan RSUD sebesar Rp50 miliar bisa tercapai, dan dana itu dapat digunakan kembali untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan,” ucapnya.
Muharlion menginformasikan bahwa Dinas Kesehatan Padang juga tengah menyiapkan penambahan sekitar 21 dokter baru yang akan ditempatkan di sejumlah puskesmas. Skema pembiayaan gaji dokter itu dilakukan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), bukan dari kontrak kepegawaian pemerintah.
“Dokter ini digaji dari pendapatan BLUD. Satu dokter bisa memperoleh pendapatan sekitar Rp20 juta per bulan, dengan biaya dari BLUD sekitar Rp5 juta. Skema ini saling menguntungkan pelayanan kesehatan meningkat, dan PAD dari sektor kesehatan juga ikut bertambah,” tutur Muharlion.
Muharlion menyatakan bahwa DPRD dan Pemerintah Kota Padang akan terus berkoordinasi agar pembahasan APBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai.
“Insya Allah dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah kota, pembahasan APBD ini bisa selesai sesuai jadwal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
