Oleh: Tommy TRD
Sumbarkita – Di era media sosial, popularitas dapat tumbuh hanya dalam hitungan jam. Sebuah video singkat, potongan pidato, atau tarian sederhana mampu mengubah seseorang yang sebelumnya nyaris tak dikenal menjadi tokoh yang diperbincangkan jutaan orang. Viralisme telah menjadi mata uang baru dalam ruang publik. Namun, di balik fenomena itu, muncul satu pertanyaan penting: apakah popularitas digital juga identik dengan kualitas kepemimpinan?
Dalam ilmu politik, terdapat konsep yang dikenal sebagai gate keeper atau penjaga gerbang. Mereka bukan sekadar individu, melainkan institusi, mekanisme, maupun kelompok yang berfungsi menyaring siapa yang layak memasuki arena kepemimpinan. Tugas mereka bukan membatasi demokrasi, melainkan menjaga agar proses suksesi tetap menghasilkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan visi.
Amerika Serikat pernah menjadi salah satu contoh menarik. Selama bertahun-tahun, partai politik, tokoh senior, anggota Kongres, hingga para senator memainkan peran sebagai gate keeper. Kekayaan dan popularitas saja tidak cukup untuk membawa seseorang menuju Gedung Putih. Sosok-sosok besar seperti Henry Ford, J.P. Morgan, atau Thomas Edison, misalnya, tidak serta-merta dapat “membeli” jalan menuju kursi presiden hanya karena memiliki modal ekonomi yang luar biasa. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari rekam jejak politik, pengalaman pemerintahan, hingga kemampuan membangun kepercayaan di dalam partai.
Selain itu, sistem checks and balances yang kuat antara lembaga eksekutif dan legislatif turut menjadi lapisan penyaring berikutnya. Kekuasaan tidak mudah terkonsentrasi pada satu figur semata.
Di sisi lain, China menawarkan model yang berbeda. Dengan sistem politik yang berlandaskan hierarki dan meritokrasi, proses seleksi kepemimpinan berlangsung jauh lebih ketat. Gagasan mengenai kualitas kader menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Dalam sebuah diskusi publik, Gita Wirjawan pernah berkelakar bahwa kemampuan berjoget atau menjadi viral mungkin efektif di media sosial, tetapi hampir mustahil mengantarkan seseorang menjadi pemimpin di China. Pernyataan tersebut tentu dapat diperdebatkan, tetapi setidaknya menggambarkan bahwa popularitas bukanlah satu-satunya mata uang politik.
Dua negara dengan ideologi yang berbeda itu memiliki satu kesamaan: keberadaan mekanisme yang berfungsi sebagai penjaga kualitas kepemimpinan. Bentuknya boleh berbeda, tetapi tujuannya serupa, yakni memastikan proses regenerasi tidak semata ditentukan oleh gelombang emosi publik.
Tantangan besar muncul ketika demokrasi langsung bertemu dengan era media sosial. Dalam sistem one person, one vote, setiap suara memiliki nilai yang sama. Persoalannya bukan pada prinsip kesetaraan tersebut, melainkan pada kualitas informasi yang membentuk pilihan masyarakat.
Media sosial mengubah logika politik secara mendasar. Perhatian publik menjadi komoditas paling berharga. Algoritma lebih menyukai sesuatu yang mengejutkan daripada yang mendalam, lebih mengangkat sensasi daripada substansi, dan lebih cepat mengganjar viralitas daripada kompetensi. Akibatnya, ruang publik sering kali dipenuhi oleh figur yang piawai menarik perhatian, tetapi belum tentu memiliki kapasitas memimpin.
