Keras! Walhi Sumbar Sebut Wacana Pembangunan Plaza Lembah Anai Adalah Kesesatan Berpikir

SUMBARKITA.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Barat (Sumbar) mengkritik wacana pembangunan plaza di kawasan Lembah Anai.

Kepala Departemen Advokasi Lingkungan Hidup WALHI, Tommy Adam mengatakan, wacana itu terdengar konyol karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tidak memperhatikan aspek buruk ditimbulkan.

“Bila merujuk pada aspek kebencanaan, gagasan ini terdengar konyol karena tidak memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, salah satunya adalah dampak korban jiwa yang semakin banyak ditimbulkan bila terjadi bencana,” ujarnya, Senin (28/11/2022).

Dari analisis Walhi Sumbar, masalah utama yang dihadapi di Lembah Anai adalah alih fungsi lahan yang masif, salah satunya adalah hutan pada kawasan cagar alam maupun kawasan hutan lindung.

Seperti daerah wisata baru ke arah air terjun proklamator serta pembukaan di tepi sungai ataupun di daerah atasnya. Serta, adanya pembangunan vila-vila baru. Sehingga, sejak lama sudah mengurangi kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai pada daerah hulu.

Sehingga, bencana banjir dan banjir bandang hanya salah satu dampak ketika alih fungsi lahan itu terjadi. Sehingga wajar lembah anai dan sekitarnya dapat dikatakan daerah yang rawan terhadap bencana.

“Bila kita tarik ide untuk membuat plaza tersebut, tentu ini bertolak belakang dengan kondisi terkini yang ada di Lembah Anai. Pembangunan plaza akan berdampak terhadap tinggi risiko ancaman keselamatan jiwa yang dihadapi bagi pengunjung Lembah Anai,” tutur Tommy.

“Dalam aturan kebencanaan dan tata ruang, pembangunan suatu objek yang berpotensi menghadirkan dan mengumpulkan orang banyak adalah sesuatu hal yang dilarang,” imbuhnya.

Walhi Sumbar meminta agar ide pembangunan plaza ini disetop, dan tidak diteruskan. Pemprov Sumbar seharusnya memikirkan secara matang konsep pembangunan yang akan dilakukan, apalagi di lokasi yang rawan bencana. Mitigasi bencana adalah hal mutlak untuk dilakukan.

“Kepala daerah harus memiliki kesadaran terhadap risiko bencana. Ketegasan pengendalian tata ruang sangat dibutuhkan untuk menerapkan rencana tata ruang wilayah berbasis risiko bencana. Pemerintah harus berani berkata tidak terhadap proyek-proyek yang menyebabkan risiko bencana menjadi tinggi sehingga akan menelan korban banyak,” ujar Tommy.

Menurut Tommy, Lembah Anai seharusnya tidak dipandang sebagai suatu kawasan yang bernilai ekonomi (uang) saja, tapi juga dilihat sebagai satu kesatuan ekosistem DAS yang saling berhubungan dengan satu sama lain (hilir) dan memberikan dampak bagi daerah di sekitarnya.

“Tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana memastikan perlindungan daerah sekitar lembah anai dari perusakan hutan (alih fungsi lahan) yang dilakukan selama ini. Apabila kawasan tersebut tetap akan dikembangkan harus ada kajian risiko bencana dan Kajian kelayakan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sumbar melalui Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Luhur Budianda mewacanakan pembangunan plaza di Lembah Anai.

Menurutnya, hal tersebut sebagai bentuk solusi dalam upaya optimalisasi potensi destinasi Wisata Air Terjun Lembah Anai dengan harapan pembangunan plaza dan jalur optional menuju Lembah Anai dapat meningkatkan kunjungan wisata dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar tanpa mengurangi nilai estetik dari Air Terjun Lembah Anai.

Editor: Fakhruddin Arrazzi