Padang Pariaman – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat peran seluruh lapisan masyarakat dalam mengawasi Pemilu 2024, salah satunya dengan membentuk ‘Kampung Pengawasan’.
Kampung Pengawasan ini diharapkan dibentuk di seluruh kecamatan Padang Pariaman, nagari dan sekolah-sekolah.
“Sebelum di Sungai Garinggiang, Bawaslu Padang Pariaman juga sudah melakukan deklarasi Kampung Pengawasan di Kecamatan 2×11 Anam Lingkuang dan Kecamatan Nan Sabaris,” ujar Ketua Bawaslu Padang Pariaman, Azwar Mardin.
Azwar menjelaskan bahwa Kampung Pengawasan adalah inisiatif Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu.
Program tersebut akan melibatkan lebih banyak orang dalam proses pemantauan pemilu. Sehingga, Pemilu 2024 dapat menjadi lebih transparan, adil, dan akuntabel.
“Kampung Pengawasan ini diharapkan memperkuat peran masyarakat dalam pemantauan pemilu. Sebab kita menyediakan sumber daya dan pelatihan yang memadai bagi Kampung Pengawasan ini,” jelas Azwar Mardin.
Menurut Azwar, melalui Kampung Pengawasan, Bawaslu memberikan contoh nyata komitmen untuk menjalin kerja sama dengan kecamatan serta nagari.
”Ini merupakan langkah penting dalam pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran dalam pemilu hingga di tingkat terbawah,” paparnya.
Azwar Mardin berterima kasih karena deklarasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Pihaknya berharap bahwa kehadiran Kampung Pengawasan menjadi contoh bagi kecamatan dan nagari lain di Padang Pariaman.
Dengan adanya Kampung Pengawasan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilihan umum, menjauhi pelanggaran seperti politik uang, isu SARA, dan hoaks, serta menjaga netralitas di kalangan niniak mamak yang sangat dihormati oleh masyarakat nagari,” harapnya.
Azwar menambahkan, selain selain melalaui Kampung Pengawasan, pihaknya juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat mengawasi Pemilu 2024 melalui sosialisasi kepada nagari, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pers, organisasi mahasiswa, organisasi wanita, dan pihak-pihak terkait lainnya.
“Pada prinsipnya, aman dan suksesnya pemilu nanti adalah tanggung jawab bersama. Dan Bawaslu bertanggung jawab besar untuk mengingatkan dan memperkuat hal itu,” tukas pria yang pernah menjadi wali nagari ini.
Sebelumnya, Koordinator Divisi Bidang Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menjelaskan bahwa Kampung Pengawasan merupakan agenda nasional yang bertujuan menjadi wadah bagi semua pihak guna mendiskusikan banyak hal berkaitan dengan pemilu, pengawasan dan seluruh tata kelolanya.
”Jadi Kampung Pengawasan berfungsi sebagai ruang edukasi publik tentang politik bagi masyarakat. Ini juga dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan atau mencegah dugaan pelanggaran pemilu di tengah masyarakat,” terangnya.
Menurutnya, masyarakat dapat berdiskusi tentang pemilu di Kantor Panwascam sebagai rumah pengawasan bagi masyarakat. Misalnya diskusi menyangkut potensi pelanggaran yang akan terjadi.
“Bawaslu yang bertugas mengawasi tahapan pemilu, tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memaksimalkan pengawasan tersebut,” tukas Khadafi.
