Sumbarkita – Perdebatan mengenai perbedaan status antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kembali mencuat. Meski sama-sama berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), keduanya memiliki sistem administrasi dan hak kepegawaian yang berbeda.
Salah satu hal yang paling banyak dipertanyakan publik adalah soal Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk (NI). Berdasarkan penjelasan dari sejumlah pejabat Badan Kepegawaian Negara (BKN), NIP hanya dimiliki oleh PNS yang telah diangkat secara tetap oleh negara.
Nomor ini bersifat unik, berlaku seumur hidup, dan tetap digunakan hingga masa pensiun, bahkan setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif bekerja.
PPPK Paruh Waktu Tidak Memiliki NIP
Sementara itu, PPPK Paruh Waktu termasuk dalam kategori ASN non-PNS, sehingga tidak memiliki NIP. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan Nomor Induk (NI) sebagai tanda pengenal kepegawaian selama masa kontrak berlangsung.
Walau secara format terlihat mirip dengan NIP, namun status hukumnya berbeda, karena PPPK bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu.
“NIP diterbitkan oleh BKN setelah seseorang diangkat menjadi PNS penuh. Sedangkan NI PPPK ditetapkan oleh instansi pemerintah setelah kontrak kerja disetujui dan diverifikasi,” jelas salah satu pejabat BKN.
Nomor Induk PPPK juga bersifat sementara dan tidak berlaku lagi jika masa kontrak berakhir, berbeda dengan NIP yang melekat secara permanen pada pegawai PNS.
Perbedaan Hak dan Kewajiban
Perbedaan status ini turut memengaruhi hak yang diterima oleh masing-masing pegawai.
PNS dengan NIP berhak atas gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, dan pensiun.
Sedangkan PPPK Paruh Waktu dengan NI tidak mendapatkan tunjangan pensiun dan tidak memiliki jaminan pengangkatan tetap. Meski demikian, mereka tetap berhak menerima gaji sesuai ketentuan pemerintah serta jaminan perlindungan kerja dari instansi yang mempekerjakan.
Langkah Pemerintah: ASN Lebih Fleksibel dan Efisien
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pemisahan status antara PNS dan PPPK Paruh Waktu bukan bentuk diskriminasi, melainkan bagian dari penataan sistem kepegawaian nasional yang lebih fleksibel dan efisien.
Dengan adanya skema PPPK Paruh Waktu, instansi pemerintah dapat merekrut tenaga profesional sesuai kebutuhan tanpa menambah beban anggaran jangka panjang negara.
Ke depan, BKN tengah menyiapkan integrasi data NIP dan NI PPPK dalam satu sistem ASN digital nasional untuk mewujudkan administrasi kepegawaian yang transparan, efisien, dan mudah diakses publik.
Kementerian PANRB juga mengingatkan agar para calon pelamar ASN memahami perbedaan ini sejak awal, agar tidak salah persepsi dalam proses rekrutmen dan penetapan status kepegawaian.
