Selain itu, Iqbal menambahkan bahwa aplikasi ini akan membantu menghindari kesalahan dalam memilih pasangan yang berpotensi terlibat narkoba atau bahkan komunitas LGBT yang dikhawatirkan oleh masyarakat.
Ditambahkan Amasrul, calon wakil wali kota, pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani anak-anak yang terlibat tawuran.
“Kami akan memastikan anak-anak tersebut mendapatkan perhatian, pendidikan yang layak, serta pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka bekerja dan mandiri. Dengan pendekatan ini, diharapkan tawuran dapat berkurang secara signifikan,” jelas Amasrul.
Selanjutnya, Fadly Amran, calon wali kota nomor urut 01, menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dan anak melalui dukungan kebijakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk sekolah, RT/RW, dan masyarakat setempat.
“Kami di Padang Panjang sudah menerapkan konsep rumah healing melalui Puskesos, yang akan menjadi pusat layanan terpadu bagi masalah sosial di masyarakat. Kami akan memperluas konsep ini ke Kota Padang,” kata Fadly.
Ia juga berbicara tentang pentingnya reformasi dalam alokasi anggaran daerah yang lebih berpihak pada program-program pemberdayaan masyarakat, daripada proyek-proyek yang hanya bersifat simbolis.
“Kami akan mengalokasikan anggaran secara efisien untuk program-program yang benar-benar menyentuh akar masalah di masyarakat, termasuk perlindungan perempuan dan anak,” tegas Fadly.
Sementara itu calon wali kota petahana, Hendri Septa juga memberikan pandangan terkait isu yang diangkat oleh panelis. Menurut Hendri, keberadaan perempuan dalam pemerintahan sangat penting, dan pemerintah Kota Padang telah memberdayakan banyak ibu-ibu untuk terlibat dalam berbagai program pemerintahan.
Hendri juga menekankan bahwa Padang telah mendapat predikat Kota Layak Anak pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak.
Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan seperti tawuran remaja masih ada, dan hal ini perlu ditangani dengan pendekatan yang melibatkan semua pihak, termasuk keluarga, pemerintah, dan masyarakat melalui konsep Tigo Tungku Sajarangan.
