Padang – Aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada 2024 di Sumatera Barat akan dilanjutkan hari ini, Jumat (23/8). Aksi ini berlanjut sebab pada demo yang berlangsung pada Kamis (21/8) massa gagal bertemu anggota DPRD Sumbar.
Koordinator aksi, Muhammad Jalali, saat mereka diizinkan masuk ke gedung, tidak ada satu pun anggota DPR dari Fraksi 1 hingga 5 yang berada di ruangan. Jalali kecewa atas absennya para anggota DPRD tersebut.
“Semua anggota DPRD yang kami cari kabur. Kami melihat DPR sudah berubah menjadi dewan pengkhianat rakyat. Saat rakyat datang menyampaikan aspirasi untuk menyelamatkan demokrasi di Sumbar, mereka justru tidak ada di sini,” tegas Jalali, Kamis (22/8).
Jalali juga menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga demokrasi kembali ke pangkuan rakyat, bukan ke tangan Presiden Jokowi. Menurutnya, isu ini bukan hanya masalah lokal, tetapi sudah menjadi isu nasional.
“Kami telah melakukan konsolidasi secara virtual, yang dihadiri oleh lebih dari 100 orang. Besok, eskalasi massa aksi ini akan semakin besar dan menjadi isu bersama. Kami mengajak semua elemen dosen, akademisi, pengacara untuk bergabung,” tambahnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga demokrasi di negara Republik Indonesia, karena demokrasi bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat setiap harinya.
“Hari ini kita melihat, keputusan Mahkamah Konstitusi dan DPR tidak lagi menjalankan demokrasi. Mereka telah berubah menjadi monarki dan kaki tangan Jokowi,” pungkasnya.
