Sumbarkita – Fraksi PDI Perjuangan–PPP DPRD Kota Padang secara resmi menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna, Senin (24/11/2025). Persetujuan ini diberikan setelah fraksi menyoroti dinamika fiskal daerah, menelaah struktur pendapatan dan belanja, serta menyampaikan sejumlah catatan strategis kepada Pemerintah Kota Padang.
Ketua Fraksi PDIP–PPP, Wismar Panjaitan, menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah melalui pembahasan yang cermat dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Bagi kami, APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga Kota Padang. Setiap rupiah harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi rakyat kecil,” ujarnya dalam penyampaian pendapat akhir.
Ia menambahkan bahwa fraksi konsisten menjaga prinsip transparansi, efisiensi dan keberpihakan selama proses pembahasan.
“Sikap akhir fraksi berpedoman pada landasan yuridis dan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pelaksanaan APBD 2026 harus dikawal secara ketat dan dijalankan secara akuntabel,” tegasnya.
Pendapatan Daerah Turun 9,6 Persen
Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,5 triliun atau turun Rp269,9 miliar dari realisasi tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan turunnya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) yang merosot dari Rp99 miliar menjadi Rp32 miliar, serta kecilnya pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp9,8 miliar.
Fraksi PDIP–PPP mendorong Pemko Padang memperkuat lobi anggaran, menyempurnakan proposal DAK, serta meningkatkan akurasi data perencanaan agar usulan daerah mampu bersaing di tingkat nasional.
PAD Naik, Fraksi Ingatkan Jangan Bebani Masyarakat
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 meningkat menjadi Rp1,02 triliun. Fraksi memberikan apresiasi, namun mengingatkan agar intensifikasi pajak dan retribusi tidak menambah beban masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Optimalisasi kinerja BUMD juga diminta berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Belanja Operasi Masih Dominan
Belanja daerah 2026 ditetapkan Rp2,697 triliun, dengan belanja operasi yang masih mendominasi, yaitu belanja pegawai Rp1,43 triliun dan belanja barang/jasa Rp926 miliar.
Fraksi menilai porsi yang besar pada belanja rutin berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk belanja pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat.
Belanja Modal Turun Tajam
Belanja modal turun signifikan dari Rp473,9 miliar menjadi Rp218 miliar. Fraksi meminta Pemko memperkuat prioritas belanja modal, terutama untuk pembangunan jalan, drainase, irigasi, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik lainnya.
Defisit dan Pembiayaan
APBD 2026 mengalami defisit Rp162 miliar yang ditutup pembiayaan netto Rp142 miliar. Fraksi meminta pemerintah berhati-hati dalam pengelolaan pembiayaan dan menjadikan utang daerah sebagai opsi terakhir.
Catatan Strategis Fraksi PDIP–PPP
Beberapa poin yang ditegaskan fraksi antara lain:
- Penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan penanggulangan kemiskinan.
- Perbaikan basis data kemiskinan.
- Pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan ketahanan pangan.
- Percepatan digitalisasi pemerintahan.
- OPD wajib memiliki indikator kinerja terukur.
Di akhir penyampaiannya, Ketua Fraksi kembali menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan APBD.
“Kami menyetujui APBD 2026 dengan catatan bahwa seluruh pelaksanaannya harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan dijalankan dengan konsistensi serta transparansi,” ujarnya.
