Sumbarkita – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jemi Hendra, dan didampingi Wakil Ketua DPRD, Sujito pada Rabu,(18/06/2025).
Turut hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Dharmasraya, Leli Arni, mewakili Bupati Dharmasraya, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), dan undangan lainnya.
Penyampaian pandangan umum diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara ST. Riki Alkhalik. Fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berlandaskan indikator dan target yang terukur. Selain itu, mereka mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan, khususnya di ruas Simpang 4 Lampu Merah Sikabau menuju Simpang 3 Nagari Simalidu yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. Fraksi ini juga menyoroti perlunya percepatan proses perizinan usaha di tingkat daerah.
Fraksi Golkar melalui juru bicara Henrianto menyampaikan perlunya optimalisasi pengelolaan dan penataan aset daerah. Fraksi ini juga mengusulkan pembangunan Puskesmas di nagari-nagari yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, serta memperhatikan pemerataan distribusi guru P3K dan honorer.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra yang diwakili oleh juru bicara M. Yasin menyoroti pentingnya pendataan ulang perusahaan-perusahaan perkebunan yang berpotensi meningkatkan PAD. Mereka juga meminta adanya evaluasi terhadap izin usaha perusahaan, khususnya yang belum memiliki hak guna usaha (HGU).
Fraksi PKB melalui juru bicara Chuyank Boy menyampaikan keprihatinan atas rendahnya serapan anggaran di sejumlah OPD yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik. Mereka mendorong adanya transparansi dalam pelaporan keuangan dan penguatan pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Terakhir, Fraksi Nusantara yang diwakili oleh Pasdisata Dt. Kabilangan menyoroti capaian realisasi Pajak Daerah yang sudah mendekati target, namun menilai masih terdapat potensi yang belum dimaksimalkan. Sementara itu, realisasi retribusi daerah yang hanya mencapai 84,26% menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kinerja sektor tersebut.
Rapat paripurna ini menjadi wadah penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
