Sumbarkita – Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah menghadapi tantangan besar dalam menyesuaikan struktur APBD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyoroti bahwa salah satu tantangan paling mendesak adalah menekan porsi belanja pegawai, yang hingga 2024 masih mencapai 46,5 persen dari total belanja daerah.
“Kalau tidak segera kita antisipasi, maka kita akan kesulitan dalam mengimplementasikan perintah undang-undang tersebut. Idealnya, belanja pegawai maksimal hanya 30 persen dan infrastruktur minimal 40 persen pada 2027,” ujar Muharlion dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Senin (26/5/2025).
Ia juga mendorong agar Pemko Padang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara agresif. Salah satu upaya yang dinilai krusial adalah digitalisasi seluruh objek pajak dan retribusi daerah untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan.
“DPRD akan mengawal ini dengan serius. Kita targetkan PAD bisa menembus Rp1 triliun pada tahun depan. Potensinya ada, tinggal kemauan dan sistemnya harus kita perbaiki,” tegasnya.
Realisasi APBD 2024
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan nota keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padang tahun anggaran 2024. Ia memaparkan bahwa total pendapatan daerah tahun 2024 ditargetkan Rp2,56 triliun, dan terealisasi sebesar Rp2,53 triliun atau 99,02 persen. Rinciannya sebagai berikut:
- PAD ditargetkan Rp706,84 miliar, terealisasi Rp662,55 miliar (93,73%)
- Pendapatan Transfer ditargetkan Rp1,85 triliun, terealisasi Rp1,86 triliun (101,04%)Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan Rp3,73 miliar, terealisasi 100%
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,59 triliun dan terealisasi Rp2,44 triliun atau 94,18 persen. Dengan rincian:
- Belanja Operasi: Rp2,21 triliun dari target Rp2,34 triliun (94,61%)
- Belanja Modal: Rp227,29 miliar dari Rp243,96 miliar (93,17%)
- Belanja Tak Terduga: Rp5,34 miliar dari Rp13,63 miliar (39,16%)
Dari sisi pembiayaan, realisasi penerimaan pembiayaan mencapai Rp60,16 miliar (100%), sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya Rp10,77 miliar (51,86%). Dengan demikian, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp49,39 miliar atau 125,39% dari target.
“Surplus operasional kita pada 2024 mencapai Rp80,64 miliar. SILPA 2024 juga naik signifikan menjadi Rp135,99 miliar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp60,16 miliar,” kata Fadly.
Ia juga memaparkan posisi neraca keuangan daerah per 31 Desember 2024: aset Rp8,86 triliun, kewajiban Rp45,77 miliar, dan ekuitas Rp8,81 triliun.
Dari sisi operasional, beban pengeluaran daerah tercatat sebesar Rp2,53 triliun, sehingga menciptakan surplus operasional sebesar Rp80,64 miliar. Ekuitas daerah meningkat dari Rp8,74 triliun menjadi Rp8,81 triliun, didorong surplus dan perubahan kebijakan keuangan daerah.
Fadly berharap laporan ini bisa menjadi dasar evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam mempercepat reformasi sistem keuangan daerah.
“Kami tetap membuka diri untuk menerima saran dan masukan yang konstruktif demi mewujudkan visi kejayaan Kota Padang,” ujarnya.
DPRD menyambut laporan tersebut dengan berbagai catatan dan dorongan perbaikan, terutama dalam upaya meningkatkan PAD, efisiensi belanja, serta penyelarasan kebijakan daerah dengan regulasi nasional.
