Sumbarkita – DPRD Kota Padang memanggil BPBD Kota Padang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Perumda Air Minum Kota Padang guna menyusun langkah konkret dan terukur dalam menangani krisis air bersih yang mulai meluas di sejumlah wilayah Kota Padang.
Langkah tersebut diambil melalui rapat koordinasi lintas sektoral sebagai bentuk respons cepat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kekeringan.
Ketua DPRD Kota Padang Muharlion menyampaikan bahwa krisis air bersih saat ini telah berdampak signifikan terhadap kehidupan warga, khususnya masyarakat yang mengandalkan sumur mandiri dan belum terlayani jaringan PDAM.
“Hari ini kita rapat dalam rangka menyikapi krisis air bersih. Rata-rata sumur warga di beberapa kelurahan yang mandiri atau tanpa langganan PDAM mengalami kekeringan,” ujar Muharlion usai rapat koordinasi, Kamis (22/1/2026).
Selain warga non-pelanggan, Muharlion mengungkapkan sekitar dua persen pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang juga mengalami gangguan pelayanan akibat dampak cuaca ekstrem yang berkepanjangan.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, DPRD mendorong adanya langkah terpadu dan terkoordinasi antara seluruh instansi terkait.
Dalam jangka pendek, DPRD meminta Perumda Air Minum Kota Padang mengoptimalkan empat armada tangki air yang tersedia untuk melayani pelanggan yang terdampak gangguan distribusi.
Sementara itu, untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa, DPRD mendorong pendistribusian air bersih dilakukan melalui satu pintu di bawah koordinasi BPBD Kota Padang agar penanganan lebih tertib dan tepat sasaran.
“Untuk wilayah non-PDAM, karena cakupan terdampak cukup luas seperti Kuranji, Pauh, dan sebagian Padang Timur, kita minta satu komando dan satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih data. Prinsipnya semua harus terlayani,” tegas Muharlion.
DPRD juga memberikan masukan teknis agar pengambilan air bersih bagi wilayah Kuranji dilakukan di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palukahan. Langkah ini dinilai dapat mengurangi antrean panjang yang selama ini kerap terjadi di kawasan Pauh.
Tidak hanya fokus pada penanganan darurat, DPRD Kota Padang juga menyiapkan dorongan solusi jangka panjang. Salah satunya dengan mendorong pembangunan 200 titik sumur bor yang difasilitasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V.
Program tersebut diproyeksikan menjadi solusi permanen bagi masyarakat dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Februari, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap distribusi air menggunakan tangki.
“Pengisian melalui tangki tidak bisa dilakukan setiap hari, sementara kebutuhan masyarakat bersifat harian. Karena itu, solusi sumur bor harus dipercepat. Target kita sebelum Ramadan, minimal 60 persen dari 200 titik sudah terealisasi,” jelas Muharlion.
Untuk mengejar target tersebut, DPRD membuka peluang mendatangkan tenaga kontraktor dari luar daerah apabila sumber daya lokal dinilai belum mencukupi agar pembangunan sumur bor dapat diselesaikan tepat waktu.
Muharlion menegaskan DPRD Kota Padang akan terus mengawal dan mengawasi proses penanganan krisis air bersih ini, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah kota, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar masyarakat tidak mengalami kesulitan berkepanjangan dalam memperoleh air bersih, terutama menjelang memasuki bulan suci Ramadan.
