Sumbarkita – Komisi IV DPRD Padang menggelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 bersama enam organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, Kamis (12/06/2025).
Rapat tersebut menyoroti pentingnya penambahan anggaran untuk program-program strategis, terutama terkait ketahanan bencana dan layanan publik.
Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar menyebut enam OPD yang hadir dalam rapat itu adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Sebagian besar OPD mengalami perubahan anggaran. Kami menegaskan bahwa anggaran yang menyangkut keselamatan dan kemajuan masyarakat tidak boleh dikurangi. Bahkan, bila perlu ditambah,” kata Iskandar.
Ia menjelaskan, pengurangan anggaran yang terjadi pada beberapa OPD hanya menyasar biaya pegawai yang memang tidak relevan lagi, seperti untuk pegawai yang pensiun atau telah diangkat sebagai PPPK.
Terkait capaian realisasi kinerja dan anggaran, Iskandar menilai sebagian besar OPD menunjukkan hasil yang memuaskan. Beberapa di antaranya telah mencapai realisasi di atas 50 persen hingga pertengahan Juni.
“Ini patut diapresiasi. Kami mengapresiasi kinerja kawan-kawan OPD, terutama yang punya target pendapatan dan sudah menunjukkan capaian tinggi,” ujarnya.
Fokus perhatian Komisi IV juga tertuju pada BPBD dan Damkar yang menjadi bagian dari program unggulan Wali Kota Padang dalam mewujudkan kota tangguh bencana. Iskandar menyebut pentingnya peningkatan alokasi anggaran untuk simulasi kebencanaan atau drill exercise di wilayah rawan gempa.
